Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mendorong investasi pembangunan pabrik yang mampu memproduksi gula dan bioetanol secara fleksibel agar industri dapat lebih adaptif terhadap perubahan pasar.
Yusuf, saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan model pabrik yang fleksibel akan memberikan ruang bagi pelaku industri untuk mengatur komposisi produksi sesuai dengan kondisi pasokan bahan baku maupun permintaan pasar.
"Investasi pada pabrik yang fleksibel untuk memproduksi gula maupun etanol juga penting agar industri dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pasar," kata dia.
Pernyataan itu disampaikan di tengah upaya pemerintah mempercepat pengembangan bioetanol sebagai bagian dari peta jalan peningkatan campuran etanol pada bensin, yang diawali dengan penerapan mandatori E5 secara terbatas sebelum ditingkatkan ke E10.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 30 hingga 50 pabrik bioetanol guna mengurangi ketergantungan impor bensin sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurut Yusuf, pengembangan bioetanol sebaiknya diawali dengan mengoptimalkan pemanfaatan tetes tebu (molasses) sebagai bahan baku, sembari meningkatkan produktivitas tebu melalui penggunaan bibit unggul, perbaikan sistem irigasi, dan pendampingan kepada petani.
Ia menilai pengembangan bioetanol berpotensi memberikan manfaat ekonomi, antara lain menghemat devisa melalui pengurangan impor bahan bakar, menciptakan lapangan kerja di sektor perkebunan dan industri pengolahan, serta membuka pasar baru bagi petani tebu.
Namun, Yusuf mengingatkan bahwa tebu masih menjadi bahan baku utama industri gula nasional yang hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Jika sebagian besar tebu dialihkan untuk produksi etanol karena nilai ekonominya lebih tinggi, pasokan bahan baku gula bisa terganggu dan berpotensi mendorong kenaikan harga gula," katanya.
Menurut dia, penggunaan tetes tebu sebagai bahan baku bioetanol lebih ideal karena tidak secara langsung bersaing dengan produksi gula.
Meski demikian, ia menyebut ketersediaan tetes tebu saat ini masih terbatas sehingga peningkatan pemanfaatan bioetanol tetap memerlukan strategi untuk menjamin pasokan bahan baku.
Selain itu, Yusuf menilai pemerintah perlu membangun ekosistem yang mendukung pengembangan bioetanol, mulai dari kepastian pasokan bahan baku, skema harga, hingga kepastian pasar agar investasi di sektor tersebut dapat berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan penerapan mandatori bioetanol akan dilakukan secara bertahap.
Pada tahap awal, pemerintah akan mewajibkan penggunaan bensin dengan campuran etanol sebesar 10-20 persen, sebelum ditingkatkan secara bertahap sebagaimana implementasi mandatori biodiesel yang kini telah mencapai B50.
Bahlil mengatakan bioetanol akan dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai bahan baku lokal, seperti tebu, singkong, dan jagung.
"Itu akan dikelola bersama-sama baik dengan Danantara, maupun Pertamina dan swasta yang lain," kata Bahlil.
Adapun Kementerian ESDM telah mengumumkan penerapan mandatori bensin campuran etanol lima persen (E5) secara terbatas mulai Juli 2026.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan kebijakan tersebut baru diterapkan di sejumlah wilayah karena pasokan bahan baku etanol masih terbatas.
Wilayah yang menjadi lokasi awal penerapan E5 meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Lampung.
Baca juga: Pengamat sebut pengembangan bioetanol butuh peta jalan yang jelas
Baca juga: Pertamina siapkan infrastruktur guna dukung pengembangan bioetanol
Baca juga: DEN: Penggunaan tetes tebu untuk bioetanol agar tak ganggu pangan
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
