Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menyebut rencana penerapan sanksi ekonomi terhadap Iran dan negara yang punya hubungan dengan Iran hanya akan memperparah konflik di Timur Tengah.
"Sanksi dan taktik tekanan tidak membantu dalam menyelesaikan masalah. Hal itu hanya akan menyebabkan eskalasi yang tidak menguntungkan siapa pun," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin.
Dalam sebuah unggahan pada Rabu (19/8) di Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan operasi ekonomi paling menghancurkan yang pernah dilakukan terhadap negara mana pun yang memberikan bantuan vital kepada Iran.
"Ini akan menjadi Perang Ekonomi dan Isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Trump, seraya menyebut langkah itu sebagai "ECONOMIC D-DAY."
Selain itu, Trump meminta para sekutunya untuk mendukung dengan rencana Washington.
"China menyerukan kepada semua pihak untuk bertindak secara rasional dan menahan diri, serta menghindari tindakan apa pun yang dapat meningkatkan ketegangan lebih lanjut atau memberikan pukulan terhadap pertumbuhan ekonomi global dan stabilitas keuangan," tambah Lin Jian.
Lin Jian meminta agar AS maupun Iran kembali ke jalur yang benar yaitu penyelesaian politik melalui dialog dan negosiasi sesegera mungkin.
"China akan mengamati perkembangan terkait dengan cermat dan melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah kami," ungkap Lin Jian.
Selain itu, Lin Jian menyebut Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Miao Deyu telah bertemu di Beijing mada 17 Agustus 2026, meski tidak menjelaskan ini pertemuan tersebut.
"China mengikuti dengan saksama situasi di Timur Tengah dan kawasan Teluk dan telah secara aktif berkomitmen untuk mempromosikan pembicaraan perdamaian. Kami siap bertindak sesuai dengan semangat empat usulan yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping tentang menjaga dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah dan terus berupaya membantu memulihkan perdamaian dan ketenangan di Timur Tengah sesegera mungkin," tambah Lin Jian.
Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent pada Minggu (23/8) mengatakan AS sedang memasuki operasi "Economic D-Day" terhadap Iran. Pemerintah AS, menurut Bessent, akan memanfaatkan setiap sumber daya yang tersedia untuk semakin mengisolasi Iran secara ekonomi dan memutus sumber-sumber dukungan bagi Pemerintah Iran.
"Presiden (Trump) telah menciptakan kondisi untuk memanfaatkan setiap lembaga, setiap kewenangan, dan tindakan yang banyak orang anggap tidak akan pernah kami ambil. Tujuan kami adalah memutus setiap sumber daya ekonomi yang menopang rezim tirani tersebut hingga Iran berdiri sendiri," ungkap Bessent.
Ia pun memperingatkan pemerintah dan pihak-pihak lain untuk tidak berasumsi bahwa AS tidak akan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang menentang kebijakan AS terhadap Iran.
"Iran telah bertahan dengan menyamarkan pemerasan sebagai jaminan keamanan. Mereka memperoleh kekuatan dari perhitungan yang menganggap pembalasan Iran pasti terjadi, sementara tindakan penegakan kebijakan AS dianggap dapat dinegosiasikan," katanya.
Namun, Bessent tidak merinci lebih lanjut soal langkah-langkah ekonomi spesifik atau lembaga-lembaga mana yang akan terlibat dalam serangan ekonomi tersebut.
Washington dan Teheran menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni 2026 yang menyerukan penghentian permusuhan serta pemulihan pelayaran melalui selat tersebut serta menjadwalkan untuk mengadakan perundingan dalam jangka waktu 60 hari, yang berakhir pada 17 Agustus, guna mencapai kesepakatan akhir.
Namun, kesepakatan itu kemudian gagal terlaksana akibat perselisihan mengenai ketentuan penerapannya dan masa depan navigasi di jalur perairan tersebut.
Konflik tersebut bermula pada 28 Februari 2026 ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Teheran kemudian merespons dengan menyerang sejumlah sasaran di Israel serta pangkalan militer AS di kawasan tersebut.
Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Minggu, mengatakan Teheran berada dalam “perang skala penuh” dan pemerintah terus berupaya mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi negara tersebut.
"Musuh memperkirakan jika Iran jatuh, Iran akan menjadi Venezuela. Hal itu bukan hanya tidak terjadi, tetapi Iran justru menjadi kekuatan yang membuat dunia takjub melalui perlawanan, solidaritas, dan persatuannya,” kata Masoud Pezeshkian.
Selain itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan pemerintah Iran akan menggunakan segala cara untuk melawan tekanan ekonomi dari AS.
"Iran tentunya akan menggunakan semua opsi multilateralnya untuk melawan sanksi ekonomi tersebut," kata Baghaei.
Dia menambahkan bahwa Teheran sebelumnya telah merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi skenario tersebut, dan menyatakan bahwa Iran telah memperingatkan banyak negara bahwa keterlibatan dalam tindakan AS, termasuk blokade oleh Angkatan Laut, akan menimbulkan konsekuensi.
Baca juga: Bessent: "Economic D-Day" terhadap Iran dimulai
Baca juga: Iran: Kapal yang melanggar aturan transit Selat Hormuz dapat disita
Baca juga: Iran akan tutup Hormuz jika AS lanjutkan perang ekonomi
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
