Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yanu Endar Prasetyo mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan evaluasi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai momentum perbaikan tata kelola kebijakan publik secara menyeluruh.
Dalam sesi wawancara di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu, Yanu menyebutkan bahwa program prioritas presiden tersebut pada dasarnya memiliki niat dan tujuan yang sangat mulia bagi masyarakat luas.
Kendati demikian, kendala implementasi yang belakangan terjadi di lapangan harus disikapi sebagai pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah agar sistem perencanaannya menjadi lebih matang.
"Nah sayangnya ketika hari ini kita temukan mega korupsi yang terjadi, tentu ini menjadi satu pembelajaran yang sangat mahal. Tentu ini dari sisi kebijakan publik ada persoalan perencanaan yang bisa kita evaluasi tentunya," katanya.
Yanu menilai evaluasi tersebut tidak boleh hanya berfokus pada kesalahan satu atau dua orang individu semata, melainkan harus menyentuh akar persoalan pada sistem yang masih memiliki celah.
Baca juga: Bakom: Tidak ada pengkondisian pemerintah terkait demo mendukung MBG
"Jadi kalau kita bicara sebuah kebijakan atau program seperti MBG, kita tidak bisa membahasnya person to person interest. Jadi bukan individu-individu, tapi satu kesatuan sistem. Karena korupsi itu juga bisa berjalan ketika sistem itu bocor atau punya celah," ujarnya menjelaskan.
Ia mendorong adanya pemetaan ulang terkait potensi konflik kepentingan di antara para aktor pelaksana, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), mitra swasta pemegang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga peran pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dengan pemetaan sistem yang lebih rapi, lanjut dia, kendala-kendala teknis di lapangan seperti isu higienitas dan sanitasi pada fasilitas SPPG dapat dicegah sedini mungkin.
Hal ini sangat krusial mengingat program tersebut melibatkan skala yang sangat masif, yakni lebih dari 27 ribu dapur yang tersebar di seluruh Indonesia guna melayani jutaan penerima manfaat.
"Artinya kita bisa menjadikan ini momentum untuk menata ulang secara cukup radikal. Tanpa kehati-hatian dalam perencanaan, pengawasan, implementasi, tentunya ini akan menjadi persoalan yang sangat besar di masa depan," tutur Yanu Endar Prasetyo.
Baca juga: DPR minta pendataan dari Kemendukbangga jadi basis utama MBG 3B
Baca juga: Mendukbangga minta tenaga lapangan susun data MBG 3B guna sinkronisasi
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
