Jakarta (ANTARA) - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menilai sinkronisasi program kerja antar-Kementerian dan Lembaga (K/L) menjadi tulang punggung utama dalam mewujudkan target nol persen kemiskinan nasional.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko saat ditemui di Jakarta, Selasa, mengatakan upaya pengentasan kemiskinan selama ini telah dilakukan melalui berbagai program sektoral, namun belum sepenuhnya terhubung secara sistematis sehingga dampaknya belum berkelanjutan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 masih berada di kisaran 23,8 juta jiwa atau sekitar delapan persen dari total penduduk, dengan konsentrasi terbesar berada pada kelompok Desil I dan II Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang rentan kembali jatuh miskin.
“Bantuan sosial itu penting sebagai pengaman awal. Tetapi setelah masyarakat terangkat dari kondisi paling bawah, harus ada kesinambungan program agar mereka tidak kembali jatuh,” kata Budiman Sudjatmiko.
Baca juga: BP Taskin prioritaskan penanganan perumahan miskin perkotaan
BP Taskin hadir untuk menjembatani transisi tersebut dengan menyelaraskan intervensi kementerian, mulai dari bantuan sosial, akses permodalan, pelatihan kerja, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
Tanpa sinkronisasi kebijakan, kata dia, program yang berjalan justru berpotensi tumpang tindih atau berhenti pada tahap konsumtif, sehingga tidak mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
Data BPS juga mencatat ketimpangan akses terhadap pekerjaan layak dan perumahan masih menjadi faktor utama yang menahan percepatan penurunan kemiskinan, terutama di wilayah perkotaan padat penduduk.
Baca juga: BP Taskin targetkan kemiskinan ekstrem turun hingga 4,5 persen di 2029
Dalam konteks tersebut, BP Taskin mendorong penguatan koperasi sebagai instrumen ekonomi rakyat, termasuk melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, guna mendekatkan akses usaha dan pembiayaan kepada masyarakat miskin.
“Koperasi adalah armada ekonomi rakyat yang paling realistis. Dengan sinkronisasi program, koperasi bisa menjadi pintu masuk pemberdayaan yang berkelanjutan,” ujar Budiman Sudjatmiko.
BP Taskin memastikan koordinasi lintas kementerian akan terus diperkuat agar target penurunan kemiskinan nasional dapat dicapai secara terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada martabat masyarakat.
Baca juga: BP Taskin monitoring dampak bencana di Sumatera terhadap kemiskinan
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
