Jakarta (ANTARA) - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menjadikan persoalan perumahan masyarakat miskin di wilayah perkotaan sebagai salah satu prioritas program penanganan kemiskinan nasional.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko saat ditemui selepas membuka acara diskusi bersama media massa di Jakarta, Selasa, mengatakan permasalahan kemiskinan di perkotaan umumnya bukan disebabkan keterbatasan akses pendidikan atau informasi, melainkan keterbatasan aset, terutama kepemilikan rumah dan lahan.
Sebagaimana publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 34,75 persen rumah tangga Indonesia masih menempati rumah yang tidak layak huni pada 2024 atau lebih dari sepertiga keluarga hidup dalam hunian yang belum memenuhi standar kelayakan minimal, seperti kekuatan bangunan, luas, sanitasi, dan akses air bersih.
Baca juga: BP Taskin targetkan kemiskinan ekstrem turun hingga 4,5 persen di 2029
“Tangerang, Banten, misalnya di kota itu akses pendidikan dan informasi relatif sudah tersedia, tapi asetnya yang minim. Masyarakat yang ingin memiliki rumah, yang kita butuhkan adalah penataan tanah," kata Budiman Sudjatmiko.
Menurut dia, penanganan persoalan perumahan tidak dapat dilakukan secara sektoral agar semuanya tuntas.
BP Taskin akan mengambil peran sentral untuk pendataan dan pemetaan kantong-kantong kemiskinan, sementara aspek teknis pembangunan dan bentuk hunian menjadi kewenangan kementerian terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Baca juga: BP Taskin monitoring dampak bencana di Sumatera terhadap kemiskinan
BP Taskin dalam prosesnya juga sudah menetapkan sebanyak 17 kabupaten/kota yang menjadi lokasi tahap awal program percepatan pengentasan kemiskinan klaster penyediaan hunian yang layak.
Budiman menambahkan wilayah perkotaan dengan tingkat kekurangan perumahan yang tinggi diprioritaskan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Ini tahap pertama. Setiap bulan akan ada tambahan kabupaten dan kota lain, bisa bertambah menjadi 28, 30, hingga 40 daerah,” ujarnya.
BP Taskin menargetkan seluruh program lintas kementerian yang dirancang dapat berjalan secara penuh sesuai tahapan yang telah ditetapkan, guna mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
Baca juga: BNPB: Korban bencana paling banyak berasal dari kelompok miskin
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
