Banda Aceh (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang memverifikasi sebanyak 26 ribu unit rumah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen kata pejabat setempat.
"Tim saat ini sedang bekerja di lapangan melakukan verifikasi. Jumlah verifikator yang diturunkan ke lapangan sebanyak 200 orang dengan setiap desa dua petugas verifikasi," kata Plt Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen Doli Mardian dihubungi di Banda Aceh, Kamis.
Ia menjelaskan tim verifikasi rumah terdampak bencana hidrometeorologi di Bireuen telah mengikuti bimbingan teknis pada Senin (19/1).
"Verifikator bertugas memverifikasi data rumah yang hilang/rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Setelah proses verifikasi rumah terdampak bencana hidrometeorologi, akan dilakukan proses uji publik," katanya.
Menurut dia data daftar rumah-rumah tersebut akan diumumkan di desa masing-masing dan setelah proses uji publik selesai, maka dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.
Ia mengatakan untuk rumah hilang/rusak berat yang oleh pemiliknya memilih hunian tetap (huntap) mandiri, pembangunannya akan dilakukan oleh BNPB.
Baca juga: Menteri ATR percepat lahan huntap dan huntara pasca-bencana Sumatera
Ia mengatakan terkait kapan akan dimulai pembangunan huntap di Bireuen, prosesnya akan dilanjutkan pada awal Februari 2026.
Sebelumnya di Gampong Balee Panah,Juli, sudah dibangun tiga unit rumah contoh oleh BNPB.
Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bireuen, Fadli menambahkan pihaknya sudah mengirimkan data hunian tetap terpusat kepada Kementerian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Adapun jumlah huntap terpusat berjumlah 48 unit, seluruhnya berada di Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli.
Fadli menjelaskan dari 48 unit huntap terpusat tersebut, 31 unit berada di Dusun Bivak, dan 17 Unit di Dusun Alue Keumiki.
Ia mengatakan Kementerian PKP hanya membangun huntap yang terkonsentrasi pada satu titik.
“Jadi mereka membangun hunian tetap seperti komplek. Berada di satu titik dalam jumlah tertentu,” kata Fadli.
Fadli berharap, mudah-mudahan Kementerian PKP juga akan membangun huntap mandiri di desa terdampak, seperti yang dilakukan BNPB.
Baca juga: Danantara pastikan kelayakan huntara bagi penyintas banjir Sumatera
Baca juga: AHY: Pemulihan korban bencana sumatera harus dimulai dari rumah
Baca juga: Mendagri minta pemda siapkan data lokasi pembangunan huntap
Pewarta: M Ifdhal
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
