Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas (APJP) menargetkan peningkatan anggota yang saat ini tercatat hanya 140 menjadi 1.400 perusahaan dengan tujuan untuk memacu efisiensi sistem logistik di tanah air.
Ketua Umum APJP Bob Azam dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, mengatakan saat ini terdapat 14.000 perusahaan yang melakukan aktivitas perdagangan internasional, dan anggota APJP baru mencapai satu persen dari total keseluruhan.
Menurut dia, target peningkatan jumlah anggota hingga 10 persen atau menjadi 1.400 perusahaan dalam waktu dekat, akan berdampak langsung terhadap efisiensi logistik nasional.
"Kita dorong bisa naik minimal 5, bahkan 10 persen," katanya.
Bob Azam mengatakan pelaku usaha yang masuk dalam jalur prioritas sudah taat aturan, sehingga tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar, tetapi juga mendorong perbaikan proses logistik, termasuk penurunan dwelling time atau lama waktu barang di pelabuhan.
Menurut dia, saat ini, dwelling time nasional masih berada di kisaran tiga hari. Oleh karena itu, asosiasi yang dipimpinnya menargetkan dwelling time dapat turun signifikan menjadi sekitar satu setengah hari, bahkan kurang di beberapa titik, seiring peningkatan jumlah anggota.
Perbaikan logistik itu, lanjut dia, diyakini dapat mempercepat pergerakan barang, mendukung efisiensi biaya dan waktu, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Lebih lanjut, asosiasi yang dipimpinnya juga mengusulkan pemerintah mempertimbangkan pembebasan kuota impor bagi pelaku usaha yang menjadi anggota jalur prioritas, agar mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus menekan praktik shadow economy.
Menurut Bob, pembebasan kuota impor bagi anggota jalur prioritas yang telah memenuhi standar kepatuhan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih adil, sekaligus menjadi insentif agar lebih banyak pelaku usaha meningkatkan kepatuhan dan menjadi bagian dari sistem formal.
APJP turut menekankan pentingnya memberi perhatian khusus terhadap pengusaha kecil dan menengah yang belum memiliki kemampuan melakukan impor langsung atau membangun sistem teknologi informasi.
Ia mengatakan pembinaan dinilai perlu agar kelompok usaha itu tidak terpinggirkan oleh perubahan kebijakan.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
