Anggota DPR ingatkan bantuan bagi korban banjir disalurkan cepat

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat meminta Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan penyaluran bantuan sosial bagi korban banjir akibat cuaca ekstrem dilakukan secara cepat, tepat, dan transparan.

“Saat ini diperlukan distribusi bantuan sosial yang cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat terdampak bencana," ujar Surahman di Jakarta, Jumat.

Ia juga mengingatkan bahwa kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas harus menjadi prioritas dalam evakuasi dan penyaluran bantuan tersebut.

Sebagai wakil rakyat yang menjadi mitra kerja Kemensos dan BNPB, Surahman juga menekankan bahwa distribusi bantuan sosial menjadi kebutuhan mendesak di tengah kondisi darurat yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Ia mengingatkan proses penyaluran bantuan agar tidak terhambat prosedur birokrasi.

Baca juga: Anggota DPR ingatkan penyaluran bantuan korban banjir harus layak

Selain percepatan bansos, Surahman juga mendorong penguatan mitigasi bencana agar penanganan tidak hanya bersifat reaktif. Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sistem peringatan dini, memperbaiki infrastruktur drainase, serta memastikan kesiapan logistik di wilayah rawan banjir dan longsor.

Ia menilai sinergi lintas kementerian dan lembaga mutlak diperlukan agar penanganan bencana berjalan efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi cuaca ekstrem yang kian sering terjadi.

Surahman turut mengapresiasi kerja BNPB, Kementerian Sosial, dan para relawan yang telah terlibat langsung dalam evakuasi serta pendampingan korban bencana di lapangan.

“Dedikasi para relawan dan petugas menjadi bukti nyata semangat gotong royong bangsa dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana,” kata dia.

Baca juga: Puan ingatkan jangan sampai bantuan bencana justru tak bermanfaat

Ia mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran air, serta tetap waspada terhadap potensi banjir dan longsor dengan mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah.

Komisi VIII DPR RI, kata dia,, berkomitmen mengawal kebijakan perlindungan sosial dan memastikan hak-hak masyarakat terdampak bencana terpenuhi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan sosial nasional.