Jakarta (ANTARA) - Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat berjalan selaras dengan kepentingan nasional sekaligus punya arah komunikasi yang transparan.
Hensa menyoroti bahwa konsolidasi aset strategis melalui Danantara harus diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi jangka panjang tanpa menekan ketahanan fiskal negara dalam jangka pendek. Terlebih, saat sebagian dividen BUMN dialihkan untuk memperkuat lembaga tersebut.
"Jadi, catatan pertama saya, Danantara itu untuk kepentingan nasional. Pertanyaannya, bagaimana memastikan konsolidasi aset strategis negara melalui Danantara bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan ketahanan fiskal jangka pendek. Digarisbawahi, Danantara-nya baik, BUMN-nya belum tentu baik," ujar Hensa dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Ia menyampaikan negara saat ini menghadapi tantangan membiayai pembangunan jangka pendek melalui APBN akibat adanya alih sumber dividen ke Danantara. Menurutnya, salah satu beban paling berat yang selama ini menyulitkan kinerja perusahaan "pelat merah" adalah tingginya biaya tetap.
"Yang paling membebani BUMN menurut saya adalah fixed cost-nya. Mau BUMN itu rugi atau untung, gajinya sama. Mau rugi atau untung, bonusnya ada. Sekarang bagus nih Pak Prabowo, tidak ada itu tantiem-tantiem-an," tutur Hensa.
Baca juga: Prabowo sebut Indonesia mitra setara investor global lewat Danantara
Selain kepentingan nasional, Hensa juga menyoroti aspek pemerataan manfaat bagi daerah. Ia mempertanyakan bagaimana Danantara dapat memastikan keuntungan investasi nasional benar-benar dirasakan secara merata, terutama dalam bentuk akses ekonomi, infrastruktur, dan lapangan kerja.
"Bagaimana menjamin bahwa manfaat dari investasi nasional melalui Danantara dapat dirasakan secara merata oleh daerah, terutama dalam bentuk akses fiskal, infrastruktur, dan lapangan kerja? Banyak daerah bergantung pada transfer pusat untuk pembangunan dasar, tanpa mekanisme distribusi yang adil," katanya.
Ia mencontohkan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memiliki banyak BUMN. Sementara, daerah lain belum tentu memperoleh efek ekonomi yang sama kuatnya.
"Misalnya, Jawa Barat mungkin punya banyak BUMN yang berpusat di sana. Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin banyak BUMN yang ada di sana. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Ini musti juga dipikirkan," ujar Hensa.
Di sisi lain, Hensa menilai Danantara juga perlu membangun komunikasi publik yang baik agar dapat diterima masyarakat luas.
"Danantara harus membangun komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti agar publik, terutama di daerah, memahami dan menerima kebijakan ini sebagai bagian dari agenda pembangunan bersama sebab jika tidak dikomunikasikan dengan baik, Danantara akan dianggap sebagai instrumen sentralisasi dan elitisme politik," ujar Hensa.
Baca juga: Danantara diingatkan turut proteksi ekosistem ekonomi lokal daerah
Ia melihat komunikasi tersebut harus menjawab kekhawatiran daerah, membangun harapan realistis, dan membuka ruang dialog. Menurutnya, publik butuh narasi keadilan dan bukti konkret agar dapat memahami arah kebijakan tersebut secara realistis.
"Danantara itu besar namanya, waktu launching juga besar-besaran. Ada tiga presiden datang ke sana, menurut saya publik butuh narasi keadilan dan bukti konkret, bukan hanya janji dan jargon untuk menjawab kekhawatiran serta membangun harapan yang realistis dan membuka ruang dialog buat masyarakat," ujarnya.
Kendati demikian, Hensa menyebut Danantara tetap memiliki potensi besar sebagai salah satu keajaiban ekonomi Indonesia, sejalan dengan ambisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pembangunan nasional melalui instrumen investasi negara.
Dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Danantara mengelola aset mencapai 1 triliun dolar AS.
Presiden mengatakan Danantara dirancang sebagai instrumen investasi untuk membiayai industri-industri masa depan, seiring tekad pemerintah mempercepat industrialisasi nasional.
Melalui Danantara, kata Presiden, Indonesia membuka ruang investasi bersama dan pertumbuhan bersama dengan mitra global, khususnya di sektor-sektor strategis yang bernilai tambah tinggi.
Saat ini, Danantara mengelola 1.044 badan usaha milik negara (BUMN), yang ke depan akan dirasionalisasi menjadi sekitar maksimal 300 perusahaan.
Baca juga: Danantara sudah bangun 1.275 huntara di 3 provinsi terdampak bencana
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
