Jakarta (ANTARA) - Komisi E DPRD DKI Jakarta menyatakan bahwa sosialisasi terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025/2026 harus jelas dan transparan supaya masyarakat atau wali murid tahu alurnya.
"Diharapkan SPMB tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin di Jakarta, Jumat, saat rapat kerja dengan Dinas Pendidikan.
Thamrin mengatakan, pada SPMB 2025/2026 harus disosialisasikan secara terang-benderang agar masyarakat yang akan menyekolahkan anaknya mengetahui alur yang semestinya dilalui.
Karena, kata Thamrin, dari tahun ke tahun permasalahan SPMB terus bermunculan terutama terkait jarak sekolah atau zonasi, afirmasi dan lainnya.
Untuk itu, kata Thamrin, semua anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta supaya posko aduan terkait permasalahan SPMB dibuka seluas-luasnya.
Baca juga: Syarat dan tata cara pra-pendaftaran SPMB DKI Jakarta 2025
Baca juga: Perketat penerimaan peserta didik dari jalur pindah tugas orang tua
Hal ini dibutuhkan agar masyarakat yang mengalami kendala dapat menyelesaikan dengan baik tanpa harus melalui perantara.
"Kita berharap posko-posko yang ada itu dibuka seluas-luasnya supaya masyarakat bisa lebih baik lagi mengaksesnya," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengalaman pada penerimaan peserta didik baru tahun sebelumnya harus menjadi evaluasi, mana yang masih kurang dan yang perlu disempurnakan.
"Jangan sampai ada orang tua yang seharusnya anaknya sekolah di negeri tidak dapat. Maka harus ada posko pengaduan sehingga masyarakat bisa menerima alasan yang baik," katanya.
Baca juga: Penerimaan murid baru 2025 di Jakarta Barat resmi dibuka
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
