Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara kepulauan di Pasifik guna membahas upaya menyelamatkan masyarakat dan pulau-pulau yang terancam tenggelam karena kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim.
Menurut keterangan diterima di Jakarta, Selasa, Wamen LH/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Diaz di sela-sela di sela-sela Berlin Climate Mobility Forum (BCMF) 2026 melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat tinggi negara kepulauan di Samudera Pasifik, seperti Presiden Palau Surangel S. Whipps Jr., Gubernur Jenderal Tuvalu Tofiga Vaevalu Falani, Menteri Perubahan Iklim Lingkungan dan Energi Maladewa Ali Shareef, dan Ketua Komite Perlindungan Lingkungan di bawah Pemerintah Republik Tajikistan Sheralizoda Bahodur Ahmadjon.
"Upaya kami (di forum BCMF) bertujuan untuk memastikan bahwa solusi adaptasi dan mobilitas melindungi masyarakat kami. Mobilitas iklim pada akhirnya adalah tentang manusia, rumah mereka, mata pencaharian, budaya, dan masa depan mereka. Tanggung jawab bersama kita adalah untuk memastikan bahwa tidak ada komunitas yang dibiarkan tanpa pilihan, perlindungan, atau harapan," kata Wamen Diaz.
Baca juga: Negara-negara Kepulauan Pasifik Serukan "SOS"
Dia menyebut Indonesia untuk mengambil peran besar dalam upaya menyelamatkan pulau-pulau yang terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim.
Wamen Diaz kemudian bertemu dengan Menteri Kehutanan Perikanan dan Lingkungan Hidup Afrika Selatan (Afsel) Willem Abraham Stephanus Aucamp. Kedua negara menyatakan pentingnya kolaborasi dalam menemukan solusi bersama mengatasi dan beradaptasi menghadapi sejumlah isu yang disebabkan oleh perubahan iklim.
KLH/BPLH RI juga bertemu dengan Kementerian Lingkungan Hidup Jerman. Wamen Diaz menceritakan bahwa forum disebut merupakan momentum terbaik untuk mendorong agenda mobilitas iklim menjelang Conference of the Parties (COP) ke-31 dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Baca juga: KLH susun UU Perubahan Iklim untuk pembangunan inklusif
"Saat berbicara dengan Director General for International Climate Action Jerman Heike Henn, beliau bilang pembahasan mengenai topik mobilisasi penting dengan COP mendatang, ini adalah sesuatu yang dapat didorong oleh koalisi negara-negara (BCMF), langkah selanjutnya harus berdampak nyata, kita harus memiliki kemauan politik dan momentum yang baik untuk memulai," katanya.
Wamen Diaz menilai isu mobilitas iklim ini perlu mendapat perhatian lebih luas, tidak hanya bagi negara-negara SIDS, tetapi juga bagi negara kepulauan besar seperti Indonesia, sehingga keduanya dapat bersatu dalam menghadapi ancaman yang sama.
Forum BCMF yang diadakan pada 18-19 Juni 2026 bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap mobilitas iklim yang dipicu oleh krisis iklim, dimana masyarakat terancam harus berpindah dan meninggalkan tempat tinggal asal mereka.
Baca juga: Perubahan iklim kurangi 17 persen PDB negara berkembang Asia-Pasifik
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
