Jakarta (ANTARA) - Indonesia menyerukan penguatan penghormatan hak asasi manusia (HAM) secara universal serta peningkatan kepercayaan terhadap sistem HAM internasional dalam peringatan 20 tahun Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, 19 Juni lalu.
Hal itu disampaikan Duta Besar dan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto R. Suryodipuro, dalam keterangan tertulis dari Perutusan Tetap RI (PTRI) Jenewa.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia, yang diwakili Dubes Sidharto, menegaskan bahwa masa depan dan efektivitas Dewan HAM bertumpu pada kepercayaan yang dibangun melalui konsultasi, dialog, dan kemitraan nyata.
Pandangan serupa disampaikan oleh Luis Alfonso de Alba, presiden pertama Dewan HAM PBB. Ia mengenang tantangan membangun konsensus pada awal pembentukan Dewan HAM, ketika negara-negara anggota memiliki pandangan yang beragam serta konflik di Gaza dan Lebanon saat itu turut mewarnai dinamika pembahasan.
Menurut dia, dua dekade kemudian, tantangan geopolitik tersebut masih relevan dan bahkan semakin berdampak.
Sekretaris Jenderal PBB menilai HAM kini menghadapi ancaman yang semakin sistematis. Pandangan serupa disampaikan Pelapor Khusus PBB Rasheeda Nasheed, terutama terkait tekanan yang dihadapi sistem pelapor khusus PBB dan masyarakat sipil dalam menyuarakan keprihatinan mereka.
Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk menyoroti sejumlah capaian Dewan HAM, antara lain mekanisme Universal Periodic Review (UPR), pengembangan standar HAM internasional, serta peran Dewan HAM sebagai forum PBB yang inklusif.
Namun, menurut Türk, pembaruan tetap diperlukan agar Dewan HAM lebih responsif terhadap isu-isu baru seperti perubahan iklim, kecerdasan buatan (AI), dan agenda pembangunan pasca-2030.
Dalam diskusi tersebut juga mengemuka pentingnya memastikan hasil dan rekomendasi Dewan HAM tidak berhenti di Jenewa, tetapi dapat menjangkau masyarakat di tingkat lokal melalui peran Pelapor Khusus PBB, lembaga HAM nasional, dan organisasi kawasan.
Perwakilan pemuda dari Yordania, Malak, menegaskan bahwa partisipasi generasi muda tidak boleh sekadar bersifat simbolis, melainkan harus benar-benar didengar dalam proses pengambilan keputusan.
Bagi Indonesia, peringatan 20 tahun Dewan HAM memiliki arti tersendiri. Sejak Dewan HAM dibentuk pada 2006, Indonesia telah enam kali terpilih sebagai anggota, dua kali menjabat wakil presiden pada 2009 dan 2024, serta untuk pertama kalinya menduduki kursi presiden Dewan HAM.
Menurut PTRI Jenewa, rekam jejak tersebut mencerminkan komitmen Indonesia dalam pemajuan hak asasi manusia.
Baca juga: RI dukung langkah konstruktif, perangi standar ganda di Dewan HAM PBB
Baca juga: Dewan HAM PBB adopsi resolusi kutuk permukiman Israel
Pewarta: Yashinta Difa
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
