Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan 152 orang penyuluh antikorupsi yang berasal dari Inspektorat 13 kabupaten/kota se-Kalsel, untuk memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Inspektur Provinsi Kalsel Akhmad Fydayeen, mengatakan komitmen penyiapan penyuluh antikorupsi tersebut dimulai dengan pembekalan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Peran Penyuluh Antikorupsi Provinsi Kalimantan Selatan.
“Dalam rangka pemenuhan penyuluh-penyuluh antikorupsi di seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, maka kegiatan ini kita laksanakan. Ini juga berdasarkan arahan Gubernur Provinsi Kalsel H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman,” katanya, di Banjarbaru, dilaporkan, Rabu.
Baca juga: Wamenko Hanif: Intensifkan patroli guna cegah karhutla Kalsel meluas
Menurut Fydayeen, sebanyak 152 peserta yang mengikuti Bimtek diharapkan mampu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai dan nantinya dapat menjadi penyuluh antikorupsi yang tersertifikasi.
Pemprov Kalsel menargetkan jumlah penyuluh antikorupsi terus bertambah hingga mencapai sekitar 500 orang.
Hal tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas edukasi dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
“Target kita kemarin dibicarakan dengan teman-teman di KPK ada 500. Kalau ini berhasil, jumlah penyuluh antikorupsi akan terus bertambah. Ke depan akan kita tambah lagi,” katanya menjelaskan.
Ia menegaskan, penyuluh antikorupsi memiliki posisi penting sebagai agen perubahan. Mereka diharapkan mampu memberikan pemahaman, membangun kesadaran dan mendorong perubahan perilaku antikorupsi di lingkungan masing-masing.
Dikatakan, korupsi merupakan salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dampaknya bukan hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat serta menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Karena itu, pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui pengawasan dan penegakan aturan, tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan budaya integritas.
“Yang sama pentingnya adalah bagaimana kita membangun budaya integritas, menanamkan nilai-nilai antikorupsi serta membentuk perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Para peserta Bimtek mendapatkan sejumlah materi, mulai dari penguatan dasar antikorupsi dan integritas, aktualisasi integritas, manajemen penyuluhan hingga praktik penyuluhan antikorupsi.
Ia berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh peserta dapat diterapkan dan disebarluaskan setelah kegiatan selesai.
Baca juga: Pemprov Kalsel gelar Shalat Istisqa memohon hujan guna atasi karhutla
Dengan demikian, gerakan antikorupsi tidak hanya menjadi program, tetapi berkembang menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
“Seorang penyuluh antikorupsi tidak cukup hanya memahami apa itu korupsi dan bagaimana mencegahnya. Lebih dari itu, seorang penyuluh harus mampu menyampaikan pesan antikorupsi dengan cara yang baik, menarik, mudah dipahami dan mampu memberikan dampak yang nyata,” lanjutnya.
Fydayeen juga menyampaikan bahwa Inspektorat Provinsi Kalsel saat ini tengah membangun sistem manajemen antisuap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ketua Forum Aksi Penyuluh Antikorupsi (APIK) Kalimantan Selatan, Muhammad Mujiburrakhman, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kalsel yang telah memfasilitasi pelaksanaan Bimtek tersebut.
Menurutnya, kehadiran 152 peserta menjadi kekuatan baru dalam memperkuat gerakan antikorupsi di Kalimantan Selatan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diinisiasi oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran yang telah memfasilitasi kegiatan kita,” katanya.
Ia berharap seluruh peserta dapat menjadi penyuluh antikorupsi dan bersama-sama memperkuat komitmen untuk mencegah praktik korupsi di Kalimantan Selatan.
“Dari jumlah yang banyak ini, insyaallah semuanya akan menjadi penyuluh antikorupsi dan menjadi kekuatan di Provinsi Kalimantan Selatan untuk tidak melakukan korupsi,” pungkasnya.
Melalui penambahan penyuluh antikorupsi, Pemprov Kalsel optimistis upaya membangun zona integritas dapat semakin kuat dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi.
Baca juga: Tujuh kabupaten/kota di Kalsel tetapkan status siaga darurat karhutla
Pewarta: Imam Hanafi
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
