Surabaya (ANTARA) - Ada perbedaan besar antara mengetahui seseorang sakit dan mengetahui bahwa seseorang mulai berisiko sakit. Yang pertama membawa warga ke ruang periksa. Yang kedua semestinya membuat sistem kesehatan datang lebih dahulu.
Di titik itulah gagasan membangun ekosistem kesehatan berbasis Rukun Warga (RW) di Surabaya menjadi penting. Kota ini sebenarnya tidak kekurangan simpul layanan. Puskesmas tersedia, Posyandu Keluarga berkembang, rumah sakit tersebar di berbagai kawasan, ambulans disiapkan, dan program Satu RW Satu Tenaga Kesehatan terus diperkuat.
Persoalannya bukan lagi menambah sebanyak mungkin program, melainkan menjahit seluruh kekuatan tersebut agar bekerja sebagai satu sistem yang mampu menemukan risiko, melakukan intervensi, dan memastikan warga tidak berjalan sendirian setelah menerima hasil pemeriksaan.
Cek Kesehatan Gratis atau CKG memberi peluang menggeser pelayanan kesehatan dari pendekatan kuratif menuju upaya promotif dan preventif. Program nasional ini dirancang untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi prapenyakit, dan penyakit sejak dini pada seluruh siklus kehidupan.
Hingga akhir 2025, CKG telah dilaksanakan di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 10.229 puskesmas, dengan kehadiran sekitar 70 juta peserta.
Namun, pemeriksaan hanyalah pintu masuk. Warga yang diketahui memiliki tekanan darah tinggi tidak otomatis menjadi sehat hanya karena hasilnya tercatat. Hal serupa berlaku bagi mereka yang ditemukan memiliki gula darah tinggi, obesitas, masalah gizi, atau faktor risiko penyakit lainnya. Hasil pemeriksaan baru memiliki nilai ketika diikuti tindakan yang tepat.
Petunjuk teknis Kementerian Kesehatan menempatkan edukasi, pemantauan, pemeriksaan lanjutan, tata laksana, dan rujukan sebagai bagian penting setelah skrining. Karena itu, keberhasilan CKG tidak semestinya hanya dihitung dari jumlah warga yang diperiksa, tetapi dari seberapa banyak risiko yang ditemukan dan ditindaklanjuti.
Tantangan cakupan masih nyata. Pada Juli 2026, pelaksanaan CKG di Jawa Timur disebut baru sekitar 32 persen sehingga perlu pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. DPRD Jawa Timur mendorong perluasan layanan CKG hingga kantor kelurahan, kecamatan, posyandu, dan lokasi kegiatan masyarakat agar lebih mudah dijangkau warga.
Kota Surabaya mempunyai modal untuk menjawab tantangan itu melalui layanan yang dekat dengan lingkungan warga. Pemerintah kota telah mengembangkan Posyandu Keluarga yang melayani berbagai kelompok usia, mulai dari ibu hamil, anak, remaja hingga lansia.
Pada Mei 2026, Pemkot Surabaya menyebut penguatan layanan kesehatan dilakukan melalui program Satu RW Satu Tenaga Kesehatan, satu ambulans satu puskesmas, integrasi layanan primer di 153 kelurahan, serta 2.191 Posyandu Keluarga.
Dengan modal tersebut, pertanyaan terpenting bukan lagi siapa yang diperiksa, melainkan siapa yang memastikan warga berisiko tidak hilang setelah keluar dari ruang pemeriksaan.
Menyatukan simpul
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
