Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai pengunduran diri sejumlah pejabat teras Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan keteladanan baru dalam budaya kepemimpinan di Indonesia.
Menurut dia, kesediaan seorang pejabat untuk meletakkan jabatan saat menghadapi persoalan besar merupakan cerminan dari standar etika tinggi, yang sejalan dengan semangat "Satyam Eva Jayate" (Hanya Kebenaran yang Berjaya).
"Di dalam Rakernas Pertama PDI Perjuangan, tema Satyam Eva Jayate adalah perisai moral. Ketika kami melihat ada pejabat yang menunjukkan tanggung jawab moralnya dengan mundur, PDI Perjuangan menganggap ini sebagai suatu keteladanan baru," ujar Hasto saat ditemui di Jakarta, Sabtu.
Dengan demikian, dia memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah para pejabat tersebut di tengah gejolak pasar modal yang terjadi baru-baru ini.
Ia menegaskan jabatan bukan sekadar kursi kekuasaan, melainkan amanah berat yang menuntut pertanggungjawaban nyata.
Di tengah dinamika ekonomi yang tidak menentu, dirinya pun mendorong agar otoritas moneter dan fiskal segera melakukan sinergi yang solid guna memitigasi dampak guncangan di pasar keuangan agar tidak merembet ke ekonomi masyarakat bawah.
"Yang lebih penting saat ini adalah bagaimana otoritas moneter, fiskal, dan sektor riil bekerja sama," tuturnya.
Ia menekankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus dikedepankan di atas segalanya.
Adapun krisis di jajaran regulator keuangan menyusul anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara signifikan pada 28–29 Januari 2026.
Setelah Iman Rachman mundur dari jabatan direktur utama BEI, publik dikejutkan dengan mundurnya empat pejabat kunci OJK, yakni Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Inarno Djajadi, Deputi Komisioner, IB Aditya Jayaantara, serta Wakil Ketua DK, Mirza Adityaswara.
Bagi PDI P, pengunduran diri massal itu harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi sistem pengawasan keuangan nasional.
Hasto menuturkan setiap keputusan ekonomi yang diambil pemerintah harus tetap berorientasi pada kedaulatan ekonomi rakyat agar tidak mudah goyah oleh spekulasi pasar global.
Pewarta: Agatha Victoria
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
