Jakarta (ANTARA) - Dalam salah satu kesempatan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa panen raya padi musim tanam Oktober–Maret 2026 diperkirakan berlangsung lebih cepat dan mulai terjadi pada Februari 2026.
Percepatan waktu panen raya ini tentu disambut dengan gembira, khususnya oleh para petani padi yang selama kurang lebih 100 hari telah menekuni proses bercocok tanam dengan penuh kesabaran dan harapan.
Panen raya selalu menjadi momen yang dinantikan para petani. Bagi mereka, panen raya bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting yang berpotensi mengubah nasib dan memperbaiki kehidupan.
Pada saat inilah jerih payah, tenaga, dan biaya yang telah dicurahkan sejak masa olah tanah hingga pemeliharaan tanaman, diharapkan berbuah hasil yang setimpal.
Tidak mengherankan jika menjelang tibanya panen raya, para petani tampak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan penuh keseriusan.
Pengalaman panen raya pada tahun sebelumnya menunjukkan banyak petani yang merasakan kegembiraan. Kerja keras mereka dalam bercocok tanam padi terbayar dengan harga gabah yang dinilai setimpal.
Para petani tidak lagi diliputi kekhawatiran akan terjadinya harga gabah anjlok, mengingat pemerintah telah menjamin dan menerapkan satu harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.
Dengan kebijakan tersebut, petani tidak perlu cemas terhadap kemungkinan tekanan harga oleh bandar atau tengkulak, karena pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.
Perum Bulog pun mendapat penugasan untuk menyerap gabah petani dengan harga sekurang-kurangnya sesuai HPP yang berlaku. Kebijakan ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi petani dalam menjual hasil panen mereka.
Hal yang semakin menggembirakan, pemerintah juga menghadirkan terobosan dalam kebijakan penyerapan gabah petani.
Ditetapkannya kebijakan penyerapan gabah secara any quality atau serap gabah semua kualitas membuat petani tidak lagi terbentur pada persyaratan kadar air maupun kadar hampa tertentu saat menjual gabah hasil panennya.
Kebijakan penyerapan gabah secara any quality atau “apa adanya” berarti pemerintah atau lembaga terkait bersedia membeli gabah petani tanpa mempertimbangkan secara ketat aspek kualitas, seperti kadar air atau tingkat kekeringan tertentu.
Dengan demikian, petani tidak perlu khawatir jika gabah yang dihasilkan belum sepenuhnya memenuhi standar teknis tertentu. Kebijakan ini biasanya diterapkan untuk mendukung stabilitas harga gabah sekaligus melindungi pendapatan petani, terutama pada saat produksi melimpah.
Baca juga: Bersiap menyambut panen raya 2026
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
