Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko menyampaikan keberhasilan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) diukur dari kemampuannya memperbaiki tata kelola perdagangan sumber daya alam (SDA), bukan dari volume komoditas yang dijual.
Ia menegaskan perbaikan tata kelola merupakan ukuran utama keberhasilan DSI, adapun peningkatan penerimaan negara, kinerja ekspor, maupun indikator ekonomi lainnya merupakan dampak lanjutan dari tata kelola yang semakin baik.
"Jadi, keberhasilan DSI diukur dari perbaikan tata kelola, bukan dari volume yang berhasil dia jual dan sebagainya, tapi perbaikan tata kelola. Bonusnya soal angka-angka yang lebih baik bagi APBN, ekspor kita meningkat dan sebagainya itu adalah bonusnya, tapi yang perlu diperbaiki adalah tata kelola," ujarnya dalam diskusi publik yang digelar di Jakarta, Kamis
Menurut dia, DSI perlu diarahkan untuk menyelesaikan persoalan tata kelola ekspor, seperti underinvoicing dan misinvoicing melalui integrasi dan verifikasi data yang mampu memberikan sinyal risiko akurat bagi pengawasan perdagangan SDA.
"Bukan duplikasi data yang ada, tapi dia mampu melakukan verifikasi dengan baik, memberikan sinyal risiko yang baik, sehingga tata kelolanya berjalan dengan baik," kata Christiantoko.
Penguatan tata kelola tersebut dinilai penting mengingat ekspor SDA masih menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi, stabilitas neraca transaksi, dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.
Pihaknya mencatat minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan lignit menjadi komoditas strategis dengan nilai ekspor gabungan mencapai 54,6 miliar dolar AS pada 2025 atau 19,39 persen dari total ekspor Indonesia.
Pada periode 2021-2025, Indonesia memasok sekitar 53,96 persen volume ekspor minyak sawit dunia, 28,63 persen batu bara, dan 88,74 persen lignit. Namun, dominasi tersebut masih bertumpu pada sisi hulu dan menghadapi tantangan optimalisasi nilai tambah serta potensi kebocoran devisa dalam rantai nilai global.
Salah satu isu yang perlu menjadi perhatian adalah trade misinvoicing, yakni perbedaan data ekspor Indonesia dengan data impor negara mitra.
NEXT Indonesia Center menekankan bahwa selisih tersebut tidak otomatis menunjukkan pelanggaran karena dapat dipengaruhi perbedaan metode pencatatan, waktu pencatatan, biaya pengiriman dan asuransi, transshipment, perubahan kode HS, maupun kesalahan administratif.
Oleh karena itu, indikasi tersebut perlu ditempatkan sebagai sinyal risiko yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Analisis mirror trade statistics periode 2015-2024 mencatat indikasi underinvoicing ekspor Indonesia sebesar 391,7 miliar dolar AS dan overinvoicing sebesar 248,9 miliar dolar AS.
Dalam konteks tersebut, pihaknya merekomendasikan agar DSI berperan sebagai pintu integrasi data dan pendukung pengawasan, bukan sebagai pembeli tunggal (offtaker).
Baca juga: PT DSI gunakan delapan use case analitik pantau potensi underinvoicing
Baca juga: Peran DSI sebagai pengawas data ekspor dinilai perkuat daya saing RI
Baca juga: DSI bidik penguatan kepercayaan pasar komoditas Indonesia
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
