Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (pemda) mempercepat upaya penanggulangan tuberkulosis (TB).
Menurutnya, TB tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga dapat mengganggu produktivitas dan perekonomian serta meningkatkan risiko kemiskinan dan pengangguran.
"Kalau tidak ditangani dengan baik, apa pun profesinya akan terganggu. Kenapa? Karena pengobatannya bagi (pasien yang) suspek saja (bisa) sampai enam bulan," kata Wiyagus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikannya pada "Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Jawa Tengah" yang berlangsung di RSUP Dr. Kariadi, Kota Semarang, Rabu (16/9).
Wiyagus menjelaskan dampak tersebut berkaitan dengan proses pengobatan TB yang membutuhkan waktu cukup lama. Kondisi itu dapat membuat pasien kehilangan waktu produktif dan untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan pekerjaannya secara optimal.
"Jadi, hampir 26 persen lah kehilangan pekerjaan atau berhenti bekerja sementara, ya. Karena waktu pengobatannya cukup panjang," ujarnya.
Menanggapi dampak tersebut, Wiyagus menekankan pentingnya peran pemda dalam mendukung percepatan penanggulangan TB. Ia mencontohkan pengalaman penanganan COVID-19 yang dilakukan melalui kolaborasi pemerintah dengan tenaga kesehatan.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan kesehatan.
Dukungan tersebut, lanjut dia, perlu diterjemahkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program nyata di daerah. Ia juga menyinggung pentingnya pemanfaatan sistem Desa Siaga sebagai bagian dari upaya memperkuat keterlibatan pemerintahan hingga tingkat masyarakat.
Desa Siaga merupakan bentuk reorientasi pelayanan kesehatan yang mendorong peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa untuk mencegah serta mengatasi masalah kesehatan secara mandiri.
"Kota Semarang, ya, (Desa Siaga yang sudah ada) hampir 92 persen. Desa Siaga ini bukan seputar sebutan, tetapi ada SKB bersama, surat keputusan bersama antara tiga kementerian (terdiri dari) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa. Jadi, ini ditangani oleh ketiga kementerian," kata Wiyagus.
Dalam memperkuat pelaksanaan di daerah, ia juga menyampaikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan. Koordinasi tersebut diharapkan dapat memastikan pemerintah pusat dan daerah memiliki pemahaman serta langkah yang sejalan sebelum turun langsung kepada masyarakat.
Untuk itu, Wiyagus menekankan agar upaya penanggulangan TB diarahkan secara langsung kepada masyarakat dan tidak berhenti pada kegiatan yang bersifat seremonial. Ia mendorong seluruh pihak memperkuat kerja sama untuk memastikan upaya penanggulangan TB dapat berjalan secara nyata di lapangan.
Ia turut mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan penanggulangan TB dalam beberapa tahun ke depan.
"Kita tidak butuh Superman, ya. Kita butuhnya super team," tuturnya.
Baca juga: Menkes komitmen perkuat penanganan TB melalui dana hibah
Baca juga: Indonesia terlibat aktif kembangkan vaksin untuk percepat eliminasi TB
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
