Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan blockchain perlu ditempatkan sebagai bagian dari transformasi digital yang berdampak nyata bagi pembangunan nasional.
“Blockchain memiliki ruang yang besar apabila digunakan untuk menjawab kebutuhan nyata, yaitu meningkatkan efisiensi, transparansi, traceability, integritas, dan kepercayaan. Pemerintah akan terus mendorong inovasi, tetapi dengan prinsip bahwa teknologi harus mengikuti kebutuhan pembangunan, sesuai dengan tata kelola, dan sesuai dengan kebutuhan publik yang lebih banyak,” ucapnya dalam Acara Indonesia Digital Blockchain Week 2026, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.
Dalam kesempatan tersebut, dia menceritakan pengalaman seorang petani kopi yang berhasil mengembangkan sistem traceability, hingga membangun sistem berbasis blockchain. Sistem itu memungkinkan konsumen berbagai negara dapat berkomunikasi langsung dengan petani di Indonesia.
Pengalaman tersebut dinilai menunjukkan blockchain dapat mempertemukan pelaku pembangunan dari tingkat desa hingga pasar internasional.
Dalam konteks pembangunan, blockchain dapat diterapkan dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung ekonomi digital, pemerintahan digital, serta tata kelola data yang lebih transparan dan terintegrasi. Mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, transformasi digital ditopang tiga pilar, yakni masyarakat digital, infrastruktur digital, dan pemerintahan digital.
Pemerintah juga mendorong investasi teknologi baru, keterpaduan data, serta riset dan inovasi untuk memastikan transformasi digital berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkualitas.
“Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) ditargetkan mencapai 12–13 persen pada 2029,” ungkap Rachmat.
Baca juga: KKI ritel dan inklusivitas ekonomi digital
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
