Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut 10 kota baru akan segera disurvei bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mempercepat pengembangan kawasan tersebut.
Dia mengatakan pihaknya akan membentuk tim bersama dengan Kementerian ATR/BPN guna melakukan survei langsung ke 10 lokasi kota baru yang telah diidentifikasi dalam rangka percepatan pembangunan perumahan rakyat.
"Kita bersepakat akan membuat tim bersama yang melakukan survei-survei di lokasi itu," kata Menteri Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara usai melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Jakarta, Kamis.
Survei tersebut akan dilakukan setelah pihaknya menerima data awal terkait rencana pengembangan 10 kota baru yang sedang disiapkan pemerintah. Ke-10 kota baru itu untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan rakyat secara masif.
Baca juga: Kemendagri siapkan program perumahan di wilayah perbatasan
Ara menyebutkan data tersebut diperoleh dari Menteri ATR/BPN yang telah menyerahkan sejumlah lokasi potensial untuk ditindaklanjuti. Beberapa wilayah yang masuk dalam daftar 10 kota tersebut antara lain Tangerang, Banten; Bogor, Jawa Barat.
Selanjutnya Batang, Jawa Tengah; Deli Serdang, Sumatera Utara; dan Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.
Selain itu, terdapat pula beberapa titik lain di wilayah Jawa Timur yang turut masuk dalam daftar pengembangan kota baru tersebut.
"Kami mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru diantaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Dari Serdang, Kubu Raya. Kemudian beberapa titik lainnya di Jawa Timur, itu juga sudah diberikan datanya kepada kami," ujarnya.
Baca juga: Dua menteri bahas tata kelola baru di Kementerian PKP
Meski demikian, Menteri PKP belum merinci lebih jauh mengenai lokasi-lokasi tersebut karena bergegas meninggalkan lokasi usai pertemuan dengan Menteri ATR/BPN.
Sebelumnya, pemerintah telah merancang kebijakan pemanfaatan kawasan strategis untuk pembangunan rumah rakyat guna memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar lahan negara di lokasi premium dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.
Presiden juga menginstruksikan Menteri ATR/BPN untuk segera menyiapkan lahan yang dapat digunakan dalam pembangunan perumahan secara cepat dan terukur.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
