Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melepas ekspor pupuk Indonesia ke Australia senilai Rp7 triliun sebagai langkah memperkuat daya saing industri pupuk nasional di pasar global.
"Indonesia mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia senilai sekitar Rp7 triliun," Mentan dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.
Mentan menyampaikan hal itu saat menghadiri langsung pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur.
Menurut dia, capaian itu menjadi simbol penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk global sekaligus menandai perubahan dari negara yang sebelumnya menghadapi persoalan pasokan menjadi negara dengan surplus produksi pupuk nasional.
Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.
Amran menjelaskan ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.
“Rencana kita ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,“ ujarnya
Mentan mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.
Baca juga: Mentan: Indonesia siap ekspor pupuk ke sejumlah negara
“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya,” kata Amran
Setelah Australia, pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brasil dan Bangladesh.
“Selain itu Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brasil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” beber Amran.
Keberhasilan tersebut, lanjut Mentan, tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.
Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional.
Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.
Selanjutnya Presiden Prabowo juga mengambil kebijakan strategis berupa penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani terhadap pupuk.
“Di saat ada geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulilah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” jelas Mentan.
Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.
Selain itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda.
Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.
Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.
Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.
Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp14,4 triliun per tahun.
Era Presiden Prabowo juga ditandai dimulainya proyek strategis baru, di antaranya groundbreaking Pabrik NPK Nitrat di Cikampek pada 23 Desember 2025 dan revamping Pabrik Amoniak PKT-2 Bontang pada 29 Januari 2026.
Pemerintah juga mulai mengembangkan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang dengan kapasitas mencapai 2,5 juta ton dan investasi sekitar USD1,8 miliar guna mendukung kebutuhan biodiesel serta mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri.
Mentan menegaskan seluruh pembenahan sektor pupuk tersebut diarahkan bukan hanya untuk memperkuat industri nasional, tetapi juga mendukung swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional di tengah tantangan krisis pangan dan geopolitik global.
“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” kata Amran.
Baca juga: Stok pupuk aman, Purbaya sebut RI siap ekspor di tengah krisis global
Baca juga: Pupuk Indonesia pastikan kesiapan produksi jelang ekspor ke Australia
Baca juga: Mentan sebut 4 negara minta ekspor pupuk RI, India ajukan 500 ribu ton
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
