Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kenaikan belanja pemerintah pada triwulan I 2026 sebesar 21,81 persen, akan mempercepat pembangunan nasional.
Esther, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, mengatakan pengeluaran pemerintah yang mencapai Rp815 triliun pada awal tahun menunjukkan peran fiskal yang cukup besar.
Menurutnya, belanja pemerintah yang bersifat ekspansif umumnya bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kenaikan produk domestik bruto (PDB) riil yang apabila hal ini disalurkan tepat sasaran bisa mempercepat pembangunan.
Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen, yang salah satu pendorongnya yakni belanja pemerintah yang meningkat 21,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Pengeluaran pemerintah yang lebih besar atau ekspansif umumnya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan PDB riil. Jika disalurkan tepat sasaran, ini mempercepat pembangunan, namun jika berlebihan dapat menyebabkan defisit anggaran," ujar Esther.
Lebih lanjut, Esther mendorong pemerintah untuk memaksimalkan efek berganda dari belanja negara, dengan menekankan bahwa dana yang bersumber dari pajak masyarakat dan penerbitan utang dapat diarahkan lebih kuat untuk menciptakan investasi yang berkelanjutan, membuka lapangan kerja, serta memberikan insentif bagi sektor-sektor produktif.
Terkait prospek pertumbuhan ekonomi ke depan, Esther menilai belanja pemerintah masih berpotensi menjadi pendorong ekonomi namun tak bersifat jangka panjang.
Sebelumnya, BPS menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
BPS mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
"Kalau kita perhatikan di triwulan I 2026 ini 5,61 persen, itu adalah tumbuhnya paling tinggi," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Secara historis, pertumbuhan ekonomi triwulan I dalam lima tahun terakhir sempat terkontraksi pada 2021 sebesar minus 0,69 persen.
Ia menjelaskan kinerja konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri.
Selain itu, berbagai kebijakan pengendalian inflasi dan stimulus pemerintah turut menopang konsumsi, antara lain diskon tiket transportasi, pemberian tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-14, serta suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate yang berada di level 4,75 persen.
Selain konsumsi rumah tangga, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh solid sebesar 5,96 persen, didorong oleh investasi pemerintah pada proyek prioritas nasional serta investasi swasta.
Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh signifikan sebesar 21,81 persen, seiring meningkatnya realisasi belanja pegawai melalui pembayaran THR serta belanja barang dan jasa, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).
Baca juga: Purbaya yakin perekonomian semester II tumbuh di atas 5,5 persen
Baca juga: Menteri Investasi sebut RI tetap resilien di tengah tantangan global
Baca juga: Wamenkeu: Akselerasi belanja pemerintah untuk dorong pertumbuhan
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
