Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan, kedaulatan ekonomi terancam akibat ulah pengusaha yang melakukan kegiatan-kegiatan ilegal.
"Saat ini kita mengalami ancaman kedaulatan ekonomi disebabkan karena banyak sekali pelaku pelaku (usaha) bersikap ilegal tapi ada pelaku pelaku-pelaku yang legal tapi menghindari kewajibannya," kata dia, saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia yang mengikuti retreat di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan di Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu
Menurut dia, para pelaku usaha tersebut kerap melakukan hal-hal ilegal seperti memanfaatkan sumber daya alam tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, menghindari kewajiban yang harus diberikan kepada negara hingga melanggar perizinan tertentu demi berjalannya sebuah usaha.
Salah satunya yakni bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera yang disebabkan oleh pembalakan liar yang dilakukan beberapa pelaku usah.
"Ada pengusaha-pengusaha yang tampil legal tapi berakting ilegal. Sudah kita ketahui, sudah kita cermati, sudah kita deteksi dan sudah kita ambil tindakan," kata dia.
Menurut dia, hal tersebut dapat terjadi karena para pengusaha melihat ragam celah peraturan yang bisa dimanfaatkan.
Ia menjelaskan, pemerintahan akan selalu berganti-ganti setiap lima sampai 10 tahun sekali sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perubahan pemerintahan itu juga, kata dia, yang membuat ragam regulasi ataupun peraturan tentang lini usaha berubah.
"Akan tetapi pengusaha tidak pernah berganti. Dia ada sejak zaman orde lama, orde baru dan zaman reformasi. Yang berganti hanya dari bapak ke anak, anak ke cucu," kata dia.
Hal inilah yang membuat para pengusaha dapat memanfaatkan setiap celah peraturan yang kerap berubah.
Karenanya, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan saat ini tengah gencar menindak para pelaku usaha tersebut.
Hal tersebut terlihat dari banyaknya perusahaan tambang ilegal yang ditutup TNI hingga penindakan beberapa perusahaan yang dianggap jadi penyebab bencana di Sumatera.
Ia yakin satgas-satgas khusus penindakan tersebut akan menjadi awal dari penertiban maraknya perusahaan ilegal yang selama ini telah merugikan negara.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
