Jakarta (ANTARA) - Keputusan DPR dalam rapat Komisi III bersama Kapolri, Senin (26/1), dilanjutkan dengan rapat Paripurna DPR keesokan harinya, semakin mempertegas posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada di bawah komando Presiden.
Ini merupakan langkah konstitusional para pemimpin nasional di forum resmi kenegaraan untuk menjaga kesinambungan reformasi sektor keamanan.
Hasil rapat DPR bersama Polri ini memiliki makna strategis karena muncul dalam konteks pembahasan revisi Undang-Undang Polri, isu rangkap jabatan, serta relasi Polri dengan kekuasaan eksekutif.
Dalam suasana politik yang kerap diwarnai tarik-menarik kepentingan elite, DPR memilih untuk menempatkan kepastian kelembagaan Polri di atas spekulasi politik jangka pendek.
Kita dapat pahami bahwa rapat tersebut bukan sekadar forum teknis legislasi, melainkan arena penting komitmen pemimpin terhadap arah politik hukum nasional terkait posisi Polri dalam arsitektur negara demokrasi.
Di tengah maraknya wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, sikap DPR ini menunjukkan kehati-hatian agar reformasi Polri tidak sekadar rekayasa struktural yang berpotensi melemahkan kepolisian sipil dalam negara demokrasi.
DPR memperlihatkan kedalaman pemahaman bahwa posisi Polri bukan semata sebagai alat penegakan hukum, tetapi sebagai pilar stabilitas demokrasi yang harus diletakkan secara tepat dalam struktur negara.
Merunut ke belakang, sikap DPR ini sejalan dengan pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Dalam satu kegiatan di Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Juni 2023, Prabowo secara terbuka menyatakan bahwa Polri sebaiknya tetap berada di bawah Presiden, bukan ditempatkan di bawah kementerian tertentu.
Pernyataan tersebut tidak muncul sebagai manuver politik sesaat karena posisinya sebagai kandidat calon presiden, melainkan sebagai konsistensi pandangan tentang desain sektor keamanan nasional. Prabowo menilai bahwa Polri memiliki karakter dan mandat berbeda dengan kementerian teknis, sehingga membutuhkan garis komando langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi.
Prabowo menekankan bahwa keamanan dalam negeri merupakan tanggung jawab nasional yang tidak bisa dipersempit menjadi urusan sektoral kementerian.
Menempatkan Polri di bawah Presiden dinilai memberikan kejelasan komando, mencegah fragmentasi kebijakan, serta memastikan bahwa kepolisian tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan birokrasi antarkementerian. Relasi Presiden dan Polri harus dipahami sebagai relasi konstitusional, bukan relasi politis.
Gagasan Gus Dur
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
