Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan pentingnya pengawasan obat dan makanan yang responsif gender untuk melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok strategis dalam pembangunan nasional.
"Pengawasan obat dan makanan merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar manusia, khususnya hak atas kesehatan, rasa aman, dan kualitas hidup yang layak. Dalam konteks tersebut, perempuan dan anak memiliki posisi yang sangat penting karena jumlahnya mencapai hampir tiga perempat dari total penduduk Indonesia," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, perempuan mencakup 49,8 persen dan anak-anak sekitar 24 persen dari populasi Indonesia.
Menurut dia, data tersebut menunjukkan keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kualitas perempuan dan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya.
Dalam hal ini, perempuan memegang peran sentral dalam membentuk generasi unggul, baik di dalam keluarga maupun masyarakat.
Baca juga: Menteri Arifah tekankan trauma healing bagi korban longsor di Cisarua
Untuk itu penting adanya kebijakan publik yang berperspektif gender sehingga perempuan dapat memahami pentingnya kesehatan dan bisa mengakses fasilitas kesehatan dengan lebih baik.
"Pentingnya kebijakan publik yang berperspektif gender. Kebijakan yang bersifat netral belum tentu responsif gender, mengingat kebutuhan dan kondisi laki-laki dan perempuan tidak selalu sama, termasuk dalam aspek kesehatan. Dalam praktik pengawasan obat dan makanan, perempuan masih menghadapi tantangan dalam mengakses informasi kesehatan yang memadai. Banyak perempuan, khususnya ibu, belum memperoleh informasi yang jelas terkait keamanan obat, makanan, dan produk kesehatan lainnya," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.
Menteri PPPA juga mendorong penguatan pengawasan terhadap makanan jajanan anak sekolah.
Ia mengusulkan kolaborasi antara BPOM, KemenPPPA, dan kementerian terkait untuk memastikan makanan di lingkungan sekolah aman dan sehat, sekaligus mencegah terjadinya kasus keracunan pangan pada anak.
"Kami mengapresiasi langkah BPOM dalam mengembangkan pendekatan berbasis komunitas dan edukasi publik. Perempuan bukan hanya penerima manfaat kebijakan, tetapi juga aktor utama perubahan dalam mewujudkan Indonesia yang sehat, aman, adil, dan berkeadilan gender menuju Indonesia Emas 2045," kata Arifah Fauzi.
Baca juga: KemenPPPA paparkan capaian program kerja perempuan dan anak ke DPR
Baca juga: Menteri PPPA tanggapi soal anak tak dapat MGB karena kritik orang tua
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
