Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif Agustini Rahayu mengatakan ada lima tantangan utama khususnya pada unsur pendistribusian di ekosistem industri perfilman yang dinilai masih membutuhkan perhatian.
“Tantangan utamanya adalah saat ini ada beban ganda yang ditanggung oleh production house dengan keterbatasan distributor. Jadi, saat ini PH kita memikul beban ganda mereka harus fokus produksi, sekaligus jualan,” kata Ayu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR yang diikuti secara daring, Selasa.
Ayu mengatakan tantangan ini karena minimnya fungsi distributor profesional sebagai agen penjualan. Butuh adanya jembatan yang lebih kuat agar rumah produksi bisa membuat karya yang lebih berkualitas dan tidak memiliki peran ganda sebagai penjual, agar produksi film nasional lebih beragam dari segi genre.
Baca juga: Kemenekraf buat solusi cegah kebocoran ekonomi sektor perfilman
Selain itu, tantangan kedua adanya kesenjangan regulasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang masih bersifat umum. Dibutuhkan penajaman kode terutama untuk distribusi internasional agar pencatatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) lebih akurat.
“Kemudian, insentif fiskal seperti tax holiday tepat sasar. Dan dukungan ekspor konten kita di pasar global ini dapat terdata secara legal,” kata Ayu.
Tantangan ketiga dalam unsur distribusi film adalah terkait kurangnya pemerataan akses layar, sehingga ada potensi kehilangan ekonomi dari jutaan penduduk daerah yang sebetulnya memiliki daya beli dan minat terhadap film nasional.
Baca juga: Ketua PKK Makassar Nobar "Uang Passolo" dukung industri film lokal
Selanjutnya Ayu mengatakan negara belum memiliki sistem data box office yang terintegrasi dan reali time. Hal ini diperlukan untuk merumuskan kebijakan berbasis data perfilman nasional, serta guna meyakinkan investor untuk berinvestasi di sektor perfilman Indonesia.
“Ketiadaan data yang valid membuat sektor perbankan dan investor jadi ragu karena sulit mengukur risiko secara historical-nya. Di sini kita perlu mengubah persepsi film dari bisnis spekulasi, menjadi industri yang terukur dan bankable. Dengan bantuan data pasti ini juga otomatis bisa meyakinkan investor,” jelas Ayu.
Baca juga: Kemenekraf geliatkan industri film dan musik Indonesia bersama KOCCA
Namun di tengah tantangan pendistribusian film, Ayu memaparkan pertumbuhan film Indonesia yang positif sebesar 4,14 persen untuk tahun 2024-2025. Selain itu, terdapat dua film yang berhasil mencetak angka 10 juta penonton di tahun 2025 yakni “Jumbo” dan “Agak Laen Menyala Pantiku”.
Angka ini menunjukkan indikator kepercayaan masyarakat yang masih tinggi terhadap kualitas konten lokal. Ayu mengatakan pertumbuhan positif ini modal besar bagi perfilman Indonesia, namun perlu diselaraskan dengan memastikan bahwa akses untuk menonton dapat tersebar merata agar tercapai potensi ekonomi maksimal.
Baca juga: Netflix tegaskan komitmen dukung ekosistem industri film Indonesia
Baca juga: Sutradara menilai platform streaming buka peluang jangkau pasar global
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
