Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bersama Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Jawa Barat, berkolaborasi mendukung Pemerintah RI menuju emisi nol bersih melalui penelitian terkait desentralisasi dan adaptasi perubahan iklim.
Emisi nol bersih menjadi target karena untuk mengurangi dampak perubahan iklim, mengimplementasikan Kesepakatan Paris guna membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C, mengintegrasi aspek lingkungan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
"Untuk mewujudkan cita-cita ini tentu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi bersama lintas sektor, mulai kolaborasi lintas sektor hingga kalangan akademisi. Salah satu akademisi yang kami rangkul adalah UIII," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono di Tenggarong, Rabu.
Dalam hal ini, pihak UIII yang diwakili oleh Sirojuddin Arif bersama beberapa staf Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, telah melakukan pertemuan dengan Pemkab Kukar di Tenggarong pada Kamis, 5 Februari 2026.
Baca juga: KKP perkuat tata kelola ekosistem karbon biru untuk mitigasi iklim
Pertemuan tersebut dikemas dalam bentuk audiensi Kerangka Ekonomi untuk Indonesia Tanggap Iklim menuju Emisi Nol Bersih (Komitmen) melalui penelitian Desentralisasi dan Adaptasi Perubahan Iklim: Studi Kasus Kalimantan Timur dan Jawa Tengah.
Menurut Sunggono, pertemuan dengan UIII menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung sejumlah program pemerintah daerah dalam Komitmen, kemudian memetakan, menilai kebijakan fiskal dan moneter, hingga regulasi terkait perubahan iklim.
Sementara Sirojuddin Arif menyampaikan, dalam penelitian yang akan dilakukan ini antara lain untuk mengetahui sejauh mana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dalam strategi dan kerangka makro ekonomi.
Kemudian untuk mengidentifikasi kesenjangan kebijakan dan kelembagaan antar-lembaga dan sektor, termasuk dampaknya terhadap adaptasi perubahan iklim.
Lantas untuk menganalisis kesiapan dan ketahanan lembaga keuangan dalam menyelaraskan kebijakan dengan kerangka makro ekonomi dan fiskal yang responsif iklim.
"Tujuan lainnya adalah untuk merumuskan rekomendasi yang relevan berdasarkan standar internasional dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait Komitmen," ujar Sirojuddin.
Baca juga: Menko PMK ajak sekolah ubah kebiasaan "screen time" jadi "green time"
Pewarta: M.Ghofar
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
