Surabaya (ANTARA) - Surabaya bergerak sebagai kota dengan denyut ekonomi yang terus hidup. Kepadatan aktivitas di jalan, pelabuhan, hingga pusat-pusat perdagangan mencerminkan peran kuat sektor jasa dan perdagangan dalam membentuk wajah kota.
Surabaya tidak lagi semata dikenal sebagai kota industri atau pelabuhan, tetapi semakin menegaskan diri sebagai kota jasa yang bertumpu pada kepercayaan, konektivitas, dan kualitas pelayanan.
Perubahan ini bukan kebetulan. Ia lahir dari kebutuhan, sekaligus strategi. Ketika struktur ekonomi nasional bergeser ke sektor jasa, kota-kota besar dituntut menyesuaikan diri. Surabaya, dengan sejarah panjang sebagai simpul perdagangan di kawasan timur Indonesia, berada di posisi strategis untuk mengambil peran itu.
Data menunjukkan, sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang lebih dari seperempat produk domestik regional bruto (PDRB) kota, disusul industri pengolahan dan sektor akomodasi serta makan minum. Artinya, ekonomi Surabaya, kini sangat bertumpu pada aktivitas jasa yang melayani pergerakan barang, manusia, dan pengalaman.
Hanya saja, menjadi kota jasa bukan sekadar soal angka. Ia menyangkut perubahan cara berpikir: dari ekonomi berbasis produksi menjadi ekonomi berbasis pelayanan. Di titik inilah Surabaya sedang diuji.
Transparansi
Transformasi menuju kota jasa menempatkan kepercayaan sebagai mata uang utama. Tanpa kepercayaan, investasi enggan masuk, transaksi melambat, dan layanan kehilangan legitimasi. Pemerintah Kota Surabaya tampak menyadari hal ini dengan mendorong digitalisasi sebagai alat untuk membangun transparansi.
Langkah digitalisasi layanan publik, mulai dari pengawasan pajak restoran dan hotel, hingga rencana penerapan parkir non-tunai, menunjukkan upaya sistematis untuk mengurangi celah kebocoran, sekaligus meningkatkan akuntabilitas. Hasilnya mulai terlihat.
Penerimaan dari sektor hotel, misalnya, mengalami peningkatan signifikan, menandakan bahwa sistem yang lebih transparan mampu memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
Surabaya, bahkan mencatat sekitar 75 persen PAD berasal dari kemampuan internal kota. Ini bukan angka kecil. Di banyak daerah, ketergantungan pada transfer pusat masih tinggi. Surabaya justru menunjukkan bahwa kemandirian fiskal dapat dibangun melalui optimalisasi sektor jasa yang dikelola secara modern.
Meskipun demikian, digitalisasi bukan tanpa tantangan. Di lapangan, perubahan sistem sering kali berhadapan dengan kebiasaan lama, baik di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat. Transisi ke pembayaran non-tunai, misalnya, membutuhkan literasi digital yang merata serta kepercayaan bahwa sistem tersebut benar-benar adil dan aman.
Di sisi lain, digitalisasi juga menuntut kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Tanpa itu, inovasi berisiko menjadi sekadar simbol, bukan solusi. Di sinilah pentingnya pendekatan yang tidak hanya teknologis, tetapi juga sosial dengan cara mengedukasi, mendampingi, dan memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal.
Lebih jauh, transparansi harus melampaui aspek fiskal. Ia perlu hadir dalam seluruh rantai pelayanan, dari perizinan investasi hingga layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Ketika warga merasakan layanan yang adil dan mudah diakses, kepercayaan tidak perlu dipaksakan, ia tumbuh dengan sendirinya.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
