Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menyusun peta ancaman siber nasional yang dinamis dan strategis guna menghadapi meningkatnya kompleksitas serangan siber terhadap Indonesia.
Menurut Sukamta, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa, data yang dimiliki BSSN terkait beragamnya insiden siber di dalam negeri harus diolah menjadi kerangka strategis negara untuk memahami ancaman siber secara menyeluruh.
"Paparan jumlah serangan yang makin banyak dan variatif ini harus menjadi peta ancaman nasional yang eksplisit dan dinamis, agar kita tahu mana yang prioritas untuk diatasi, apalagi dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki BSSN," ujarnya.
Ia mengatakan ancaman siber tidak bisa lagi dipandang semata sebagai persoalan teknologi informasi, tetapi harus dipahami dalam konteks geopolitik, ekonomi, dan keamanan nasional.
"Bagaimana menjadikan ancaman ini bukan hanya masalah IT, tetapi alat kita untuk memahami geopolitik dan ekonomi. Negara perlu kerangka untuk memahami siapa mengancam apa, dengan cara apa, dan dampaknya terhadap fungsi vital negara," ucapnya.
Terkait hal itu, Sukamta mendorong BSSN untuk menyusun National Cyber Threat Model (NCTM) sebagai pelengkap dari keberadaan National Security Operations Center (NSOC). Model itu dinilai penting untuk memetakan aktor ancaman, motif, sektor sasaran, hingga potensi eskalasi krisis.
"Dengan NCTM, kita bisa memahami apakah ancaman itu berasal dari aktor negara, kriminal, atau ideologis, apa motifnya, politik, ekonomi atau intelijen? Serta sektor apa yang menjadi target prioritas, apakah energi, keuangan, data pemilu atau logistik?" ujarnya.
Di samping itu, Sukamta juga menyoroti perlunya pemetaan skenario eskalasi serangan siber agar negara siap menghadapi potensi gangguan yang berkembang menjadi krisis nasional.
Selain soal peta ancaman, dia juga mengangkat isu algoritma digital yang dinilai semakin mempengaruhi fungsi vital negara dan proses pengambilan kebijakan publik. Ia mengingatkan ruang siber tidak pernah sepenuhnya netral karena dikendalikan oleh algoritma.
"Sering kali pengambil kebijakan menganggap itu opini publik murni, padahal di ruang digital semuanya dikendalikan oleh algoritma," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta agar BSSN mempertegas kerangka dan kapasitas audit algoritma kritikal, termasuk pembagian peran dengan regulator sektoral serta mekanisme audit independen agar keamanan nasional tetap terjaga tanpa mengorbankan akuntabilitas.
Adapun pada Selasa hari ini, Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan BSSN di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, BSSN memaparkan serangan anggaran pada tahun 2025 dan rencana anggaran tahun 2026.
Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengatakan salah satu peruntukan anggaran BSSN pada tahun ini, yaitu penguatan Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional atau NSOC serta penguatan dan perluasan Pusat Data Informasi Strategis Nasional.
Baca juga: Kepala BSSN: RI harus siapkan peta jalan "post-quantum cryptography"
Baca juga: Kepala: Kemampuan BSSN deteksi "anomali traffic" sangat cepat
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
