Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta menyampaikan penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai target kinerja.
Dalam apel pagi pegawai Kemenkum di Jakarta, Senin (30/3), Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta mengatakan permasalahan bisa diselesaikan dengan dua hal, yaitu pengetahuan dan pengalaman.
"Untuk memiliki pengetahuan maka kita harus terus belajar, sehingga setiap pegawai harus terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas," tutur Nico, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan Kemenkum telah menyediakan berbagai peluang, termasuk program beasiswa untuk melanjutkan studi Strata 1 (S1), S2, hingga S3, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Maka dari itu, Nico mempersilakan para pegawai Kemenkum memanfaatkan fasilitas tersebut, dengan segera mendaftar dan memenuhi persyaratannya sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaan tugas menjadi lancar.
Nico mengingatkan saat ini Kemenkum memasuki akhir Triwulan I Tahun 2026 sehingga seluruh jajaran perlu bersiap menghadapi penilaian dan evaluasi kinerja sebagai bagian dari pengendalian capaian organisasi.
"Saya minta rencana yang sudah dikerjakan. Akan ada penilaian dan evaluasi, dan itu akan kita rapatkan bersama seluruh jajaran pada bulan April," katanya menegaskan.
Ia menekankan upaya peningkatan kinerja tersebut juga harus selaras dengan dukungan terhadap kebijakan pemerintah.
Nico menyampaikan Kemenkum sedang menyiapkan sebuah aplikasi yang akan menyatukan semua pelayanan hukum dalam satu program, agar masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan Kemenkum secara digital dari mana saja.
Selain itu, Kemenkum juga memberikan pelayanan hukum gratis melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Layanan Posbankum dihadirkan pada setiap desa/kelurahan di seluruh Indonesia untuk memberikan keadilan dan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Nico, pelaksanaan pelayanan publik Kemenkum pun melibatkan banyak pemangku kepentingan. Karena itu, kerja sama antarkementerian atau lembaga perlu dioptimalisasi.
"Dalam menjalankan tugas, pasti Kemenkum beririsan dengan kementerian/lembaga lain, jadi penting ada nota kesepahaman yang dikoordinasikan dengan Biro Hukerma sehingga terkoordinasi dengan baik," ujar Nico.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
