Jakarta (ANTARA) - Komisi D DPRD DKI Jakarta sepakat dan mendukung langkah Gubernur DKI Pramono Anung untuk melakukan pembongkaran tiang monorel di kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan
"Mayoritas anggota Komisi D sepakat untuk menata kawasan Rasuna Said agar lebih baik dan mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta serta Gubernur dalam melakukan penataan, termasuk pembongkaran tiang monorel," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike di Jakarta, Jumat.
Yuke mengatakan, dukungan tersebut disepakati setelah Komisi D menggelar rapat kerja bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari Asisten Pembangunan, Dinas Bina Marga, hingga Biro Hukum.
Yuke menjelaskan, dalam rapat tersebut Pemprov DKI telah memaparkan secara komprehensif rencana pembongkaran tiang monorel, baik dari sisi hukum, teknis pelaksanaan, maupun penganggaran.
Baca juga: DKI upayakan tiang monorel di Senayan digunakan reklame
Sejumlah pertanyaan dari anggota dewan juga telah dibahas guna memperjelas hal-hal yang sebelumnya belum dipahami secara utuh.
"Kami menekankan agar seluruh proses dilakukan dengan asas kehati-hatian, dengan pendampingan aparat penegak hukum, baik KPK maupun Kejaksaan Tinggi Jakarta," ujarnya.
Selain itu, Komisi D juga memastikan seluruh tahapan pembongkaran tidak menyalahi aturan yang berlaku, terutama terkait prosedur dan penganggaran.
Yuke menegaskan, Komisi D secara internal juga saling mengingatkan dan meminta mitra kerja Pemprov DKI untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi.
Baca juga: Pembongkaran tiang monorel dinilai tepat karena rusak tata kota
Terkait isu yang berkembang bahwa pembongkaran tiang monorel tidak melibatkan legislatif, Yuke mengakui sempat terjadi kesimpangsiuran informasi di publik.
Ia menilai, hal itu dipicu oleh narasi yang berkembang seolah-olah pembongkaran monorel merupakan proyek terpisah dengan anggaran ratusan miliar rupiah.
"Dalam pembahasan anggaran tidak ada judul khusus pembongkaran monorel dengan angka sebesar itu," ujarnya.
Yuke menambahkan, pembongkaran tiang monorel merupakan bagian dari satu paket kegiatan penataan jalan, khususnya penataan Jalan Rasuna Said sisi timur, yang di dalamnya mencakup banyak item pekerjaan.
Baca juga: Warga diimbau tak hentikan kendaraan saat pembongkaran tiang monorel
"Pembahasannya dilakukan secara global, tidak terpisah-pisah. Karena itemnya banyak, sempat tercampur dengan pembahasan jalan lingkungan dan pekerjaan lainnya,” katanya.
Dalam rapat kerja terbaru, Komisi D kembali menelusuri pembahasan anggaran tersebut dan mendalaminya secara teknis, mulai dari panjang ruas yang ditangani, detail pekerjaan, hingga besaran anggaran yang digunakan.
Ia pun menyebut hal ini menjadi evaluasi bagi DPRD dan Pemprov DKI agar ke depan pembahasan anggaran dilakukan lebih cermat, terutama ketika waktu pembahasan terbatas.
"Judul kegiatan dan istilah harus diperjelas supaya tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Isu anggaran ini sensitif, jadi kalau sudah terjadi mispersepsi harus segera diluruskan," katanya menambahkan.
Baca juga: Tiang monorel dibongkar, lalu lintas di Rasuna Said diprediksi membaik
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pembongkaran 109 tiang monorel yang mangkrak di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Rabu (14/1) pagi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut anggaran pembongkaran tiang tersebut diperkirakan sebesar Rp254 juta.
Selain pembongkaran tiang monorel yang mangkrak, Pemprov DKI berencana melakukan penataan di kawasan tersebut, yang meliputi pembuatan taman, pedestrian, serta selokan.
Penataan ini diprediksi menelan anggaran sebesar Rp102 miliar.
Baca juga: Sutiyoso akui lega tiang monorel mangkrak akhirnya dibongkar
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
