Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menilai inisiatif Indonesia masuk dalam forum Board of Peace merupakan langkah krusial dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina.
“Keberadaan Indonesia tidak boleh tinggal diam, tidak boleh tidak ikut serta, di dalam inisiatif itu tentu saja untuk kepentingan membantu bangsa Palestina,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Sabtu.
Gus Yahya mengatakan, meskipun terdapat perbedaan pandangan dari sejumlah elemen terkait inisiatif internasional itu, tetapi baginya, saat ini belum tersedia alternatif platform lain yang dapat digunakan untuk mengonsolidasikan upaya perdamaian Palestina secara global.
“Sebagian orang mungkin tidak setuju dengan Board of Peace itu mengenai sejumlah elemen-elemen atau dimensinya, tetapi persoalannya adalah bahwa saat ini belum ada alternatif platform membangun satu upaya internasional dengan konsolidasi internasional untuk perdamaian Palestina,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa inisiatif tersebut sejauh ini menjadi satu-satunya wadah yang muncul untuk menggalang dukungan internasional, sementara opsi lain belum tersedia. Oleh karena itu, Indonesia tidak boleh diam dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Menurut dia, keterlibatan Indonesia dalam upaya tersebut semata-mata ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan dan dukungan terhadap bangsa Palestina.
“Keikutsertaan Indonesia tentu saja untuk membantu bangsa Palestina, bukan untuk kepentingan yang lain,” ujarnya.
Baca juga: DPR nilai Board of Peace jadi jalur diplomasi alternatif RI untuk Gaza
Pandangan berbeda datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace, termasuk opsi untuk menarik diri dari forum tersebut.
Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis menilai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace keputusan yang aneh dan jelas tidak berpihak kepada Palestina. Ia meminta secara tegas kepada Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace.
"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Cholil Nafis.
Senada dengan Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnto Abdul Hakim menilai Board of Peace merupakan bentuk nyata dari bentuk neokolonialisme.
"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," kata Sudarnoto.
Sudarnoto menegaskan sikap MUI menolak "perdamaian semu" sebagaimana yang diatur oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena tidak berbasis kepada keadilan.
Baca juga: Menlu: Lewat Board of Peace Indonesia dorong kemerdekaan Palestina
Selain itu, MUI menilai bahwa setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa yang terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama itu berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
