Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata mengingatkan pentingnya sikap responsif dan adaptif pada tiap perubahan agar dapat memberikan pelayanan yang prima dan inklusif serta memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.
"Pelayanan publik harus terus bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Pelayanan Publik Kementerian Pariwisata dituntut sigap dan cepat beradaptasi," kata Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.
Dalam kegiatan “Peningkatan Kapasitas SDM Informasi dan Pelayanan Publik” di Jakarta, Selasa (20/5), Bayu mengatakan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat merupakan wujud nyata dari reformasi birokrasi.
Ia melanjutkan Kementerian Pariwisata telah meraih sejumlah prestasi dalam bidang pelayanan publik pada 2024, mulai dari Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) dan Predikat Pelayanan Prima dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Biro Komunikasi, serta Predikat Informatif yang diraih Kemenparekraf/Baparekraf selama empat tahun berturut-turut.
Baca juga: Kemenpar: Akomodasi ilegal di platform asing ancam industri perhotelan
Ia mengatakan hadirnya kegiatan ini menjadi upaya sekaligus pemantik dalam mempertahankan prestasi tersebut, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pelayanan publik dan informasi baik secara profesional maupun tata kelola pemerintahan.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari pada 20-21 Mei 2025 ini diikuti oleh peserta yang merupakan anggota Kelompok Kerja Pelayanan Publik (PPID) yang berasal dari berbagai unit kerja, Politeknik Pariwisata, dan Badan Otorita.
“Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini dengan harapan para peserta yang merupakan pelaksana pelayanan informasi publik di Kementerian Pariwisata semakin bertambah pengetahuan dan meningkat kemampuannya dalam memberikan layanan informasi publik yang lebih baik dan inklusif,” kata Bayu.
Analis Utama Kementerian PAN-RB Muhammad Imanuddin menambahkan laporan hasil penataan penyelenggaraan pelayanan publik yang berisi kondisi terkini dan catatan yang disertai rekomendasi untuk ditindaklanjuti.
Baca juga: Wamenpar minta praktik pungli tak ada lagi di destinasi wisata
“Hal ini perlu ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap sembilan aspek pelayanan publik,” kata Iman.
Adapun sembilan aspek pelayanan publik meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, survei kepuasan layanan, jam pelayanan, penghargaan dan hukuman pegawai, sarana pra-sarana layanan, pemanfaatan LAPOR!, penggunaan dan pemanfaatan SPPN, dan inovasi layanan.
Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat (KIP) Annie Londa turut mengatakan bahwa penting bagi suatu instansi mempunyai PPID, konsekuensi yang timbul apabila PPID tidak dilaksanakan dengan baik, tugas dan wewenang, hingga mekanisme SOP layanan PPID.
“Sejauh ini potret keterbukaan informasi di Kementerian Pariwisata dari hasil monitoring dan evaluasi dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan nilai di atas 90. Nilai paling tinggi di tahun 2024 mencapai 97,40,” kata Annie.
Baca juga: Kemenpar usulkan level izin promotor dinaikkan jaga ekosistem event
Baca juga: Kemenpar minta aspek keamanan dan keselamatan jadi prioritas destinasi
Baca juga: Kemenpar dorong aktivitas wisata di sekitar tempat tinggal lebih dulu
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025
