Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan mengatakan hingga pertengahan Desember 2025, cakupan imunisasi bayi lengkap nasional tercatat 68,6 persen, sementara cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai 66,2 persen.
Direktur Imunisasi Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan dr. Indri Yogyaswari mengkonfirmasi di Jakarta, Sabtu, bahwa angka tersebut menunjukkan perlunya percepatan dan pemerataan layanan imunisasi di seluruh wilayah.
Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat Program Imunisasi Nasional untuk melindungi anak Indonesia dari Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) sekaligus mencegah kejadian luar biasa (KLB).
“Imunisasi adalah hak setiap anak yang wajib dipenuhi. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari penyakit berbahaya, tetapi juga melindungi masyarakat dengan mencegah penularan penyakit menular,” ujar dr. Indri.
Dia menjelaskan, selama lebih dari 50 tahun, Indonesia telah menjalankan program imunisasi dan mencatat berbagai capaian, antara lain eradikasi cacar, sertifikasi bebas virus polio liar, serta eliminasi tetanus maternal neonatal.
Saat ini, sebanyak 14 antigen telah masuk dalam Program Imunisasi Nasional, termasuk introduksi vaksin PCV, Rotavirus, HPV, hingga vaksin kombinasi heksavalen di sejumlah provinsi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Prof. Sri Rezeki Hadinegoro menjelaskan bahwa imunisasi bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh membentuk antibodi dan sel memori sejak dini.
“Jika imunisasi diberikan sesuai jadwal, tubuh akan membentuk sel memori yang siap melawan virus atau bakteri penyebab penyakit. Dengan demikian, anak terhindar dari infeksi berat dan risiko penularan kepada orang lain dapat dicegah,” kata Sri.
Dia mengatakan, pemberian berbagai vaksin sejak bayi aman dan tidak menyebabkan kelebihan beban pada sistem imun.
“Tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin menyebabkan sistem imun bayi mengalami overload. Sejak lahir, bayi sudah terpapar ribuan antigen secara alami dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Prof. Sri Rezeki juga menekankan kekebalan kelompok (herd immunity) sebagai kunci pencegahan wabah PD3I. Penyakit dengan tingkat penularan tinggi membutuhkan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata.
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan memperkuat berbagai aspek pendukung, mulai dari penyediaan vaksin dan logistik imunisasi, penguatan rantai dingin, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader, pengembangan sistem pencatatan elektronik, hingga kolaborasi lintas sektor dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi profesi, dan media.
Pemerintah menargetkan cakupan imunisasi bayi lengkap sebesar 80 persen pada 2025 dan 85 persen pada 2026 guna memperkuat kekebalan komunitas dan melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman PD3I.
Prof. Sri Rezeki mengajak orang tua dan masyarakat berperan aktif mendukung imunisasi.
“Orang tua yang melengkapi imunisasi anaknya tidak hanya melindungi anaknya sendiri, tetapi juga ikut melindungi anak-anak lain yang belum atau tidak dapat diimunisasi. Inilah wujud gotong royong di bidang kesehatan,” katanya.
Baca juga: IDAI ingatkan orang tua beri imunisasi booster sebelum anak ikut PAUD
Baca juga: Kemenkes perkuat surveilans & imunisasi di pengungsian guna cegah KLB
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
