Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengajukan tambahan anggaran hingga Rp74 triliun untuk pemulihan infrastruktur pascabencana di tiga provinsi Sumatera.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, estimasi anggaran tersebut dibutuhkan karena adanya tambahan program mitigasi bencana, khususnya pembangunan sabo dam atau check dam di sejumlah titik wilayah rawan longsor.
"Sebetulnya rencana proposalnya itu Rp74 (triliun) lah sebenarnya. Tapi sesuai aturan kan kita mesti bikin rencana induk yang kita submit ke Kepala Bappenas untuk direview. Baru kemudian disetujui oleh dewan pengarah semua, baik itu BPK, Menko PMK dan seterusnya. Setelah semua dewan setuju, baru kemudian kita meminta anggaran kepada Menteri Keuangan," kata Dody dalam acara taklimat media perkembangan penanganan bencana di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat.
Pengajuan anggaran tersebut baru mencakup kebutuhan dari Kementerian PU. Sebab, dalam penanganan infrastruktur pascabencana, Kementerian PU juga bekerja bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan masih menunggu usulan tambahan anggaran dari kementerian tersebut.
Menurut Dody, kenaikan kebutuhan anggaran dipicu oleh tambahan pembangunan sabo dam di sejumlah daerah, terutama di Provinsi Aceh.
Baca juga: Kementerian PU bangun 60 unit Huntara di Langkahan
Baca juga: Kementerian PU siagakan alat berat tangani banjir sungai Maluku Utara
Baca juga: Kemen PU percepat penanganan di Jalur Nasional Lintas Aceh Tengah
Longsor yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues, kata dia, menjadi peringatan khusus bagi pemerintah guna memperkuat upaya pencegahan bencana dengan pembangunan sabo dam supaya air, sedimen, dan kayu tidak sampai menimbulkan dampak lebih besar di wilayah hilir.
"Sebenarnya jalan longsor kemarin di Gayo Lues itu menjadi wakeup alarm bagi saya," ujarnya.
Selain itu, Kementerian PU juga menyiapkan penanganan muara Sungai Tamiang dengan melakukan pengerukan.
Dalam hal ini, Pemerintah sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kuala yang bertugas membuka selebar-lebarnya muara sungai agar aliran air dan lumpur langsung mengalir ke laut.
Sebagaimana diketahui, Satgas Kuala diberi mandat untuk melakukan penanganan cepat di wilayah hilir dan muara sungai, terutama melalui normalisasi dan pengerukan sedimen untuk membuka aliran air ke laut serta mengurangi risiko banjir pascabencana.
Baca juga: AHY: Rumah korban bencana Sumatera harus lebih tahan bencana
Baca juga: AHY: Pemulihan Aceh Tamiang masuk tahap percepatan rekonstruksi
Baca juga: Prabowo seberangi jembatan bailey yang baru rampung dipasang di Garoga
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut kebutuhan awal anggaran pemulihan infrastruktur dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp51,8 triliun.
Estimasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1).
Di luar kebutuhan infrastruktur dasar, pemerintah juga menghitung anggaran sekitar Rp8,2 triliun untuk pembangunan dan perbaikan rumah warga terdampak bencana.
Dana tersebut direncanakan untuk menangani sekitar 238.783 unit rumah yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
