Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menggelar kegiatan JAKI & Fellowship Cities Forum (JFCF) 2026 yang menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik untuk memperkuat transformasi digital pemerintahan dan inovasi layanan publik.
“Forum ini menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman. Bukan berarti kita paling hebat, tetapi pengalaman yang sudah dilakukan di Jakarta dapat dibagikan kepada daerah lain agar transformasi digital dapat memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat membuka JFCF 2026 di Balai Kota, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan mahadata (Big Data) dapat menjadi pendongkrak dalam menjawab berbagai masalah perkotaan.
Teknologi tersebut dapat membantu pemerintah dalam memahami kebutuhan warga, menentukan prioritas kebijakan, serta memastikan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang teknologi dapat menjadi salah satu game changer dalam mengatasi berbagai tantangan perkotaan, termasuk pemanfaatan AI dan Big Data,” ujar Rano.
Baca juga: Pemprov DKI optimalkan teknologi dan AI dalam tata kelola kota
Pemanfaatan teknologi tersebut telah diterapkan dalam berbagai aspek tata kelola Jakarta, di antaranya Intelligent Traffic Control System untuk mengelola lalu lintas secara real-time, Jakarta Satu yang mengintegrasikan data geospasial melalui prinsip satu peta, satu data, dan satu kebijakan, serta JAKI sebagai super app layanan publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan JFCF 2026 yang mengusung tema “Sharing Best Practice in Digital Transformation and Public Innovation” itu menghadirkan 14 sesi yang terdiri dari lima forum luring dan sembilan forum daring.
Kegiatan tersebut turut melibatkan pemerintah daerah, akademisi, industri, komunitas, serta mitra nasional dan internasional.
“Forum ini menjadi ruang untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dari berbagai negara dan daerah, khususnya dalam transformasi digital pemerintahan, pemanfaatan AI dan Big Data, serta inovasi pelayanan publik,” tutur Marulina.
Dalam kesempatan itu, Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Adi Nugroho menuturkan pengembangan layanan digital pemerintah ke depan harus mengedepankan human-centric design, yaitu fokus pada kebutuhan masyarakat.
Adi menilai transformasi digital perlu dibangun dengan prinsip interoperabilitas sehingga berbagai aplikasi dan sistem pemerintahan dapat saling terhubung. Dengan demikian, layanan publik dapat diberikan secara lebih mudah, terpadu, dan efektif.
Baca juga: Rano: Jakarta tak ingin lewatkan peluang ekonomi dari perkembangan AI
Baca juga: Rano Karno nilai AI penting untuk bantu UMKM Jakarta membaca pasar
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
