Beijing (ANTARA) - China menyatakan keprihatinan atas proposal revisi dokumen keamanan yang diadopsi Partai Demokrat Liberal (LDP) di Jepang karena dinilai dapat mempercepat remiliterisasi negara tersebut.
"Rancangan proposal tersebut menambah bukti yang mengungkap upaya sejumlah pihak di Jepang untuk mendorong remiliterisasi, melepaskan diri dari norma pascaperang, dan mempercepat peningkatan militer," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (10/6).
LDP yang berkuasa di Jepang pada Selasa (9/6) secara resmi mengadopsi proposal revisi terhadap tiga dokumen utama keamanan nasional: Strategi Keamanan Nasional, Strategi Pertahanan Nasional, dan Program Peningkatan Pertahanan.
Proposal tersebut menekankan perlunya peningkatan anggaran pertahanan Jepang dengan menyerukan agar negara itu "secara jelas menunjukkan kemauan nasional untuk membela diri."
Dokumen itu juga menyinggung langkah Korea Selatan dan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang telah meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka.
Meski tidak menetapkan target tertentu, proposal tersebut mencatat bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah mendorong negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan hingga 3,5 persen dari produk domestik bruto (PDB), atau 5 persen jika termasuk pengeluaran terkait lainnya.
Lin mengatakan perkembangan tersebut memicu kekhawatiran masyarakat internasional, termasuk China.
"Komunitas internasional, termasuk China, sangat prihatin dan waspada terhadap perkembangan ini. Kelompok anti-perang dan berbagai kalangan di Jepang juga telah menyatakan keprihatinan mereka," ujarnya.
Baca juga: China sebut ucapan Jepang soal modernisasi pertahanan tak berdasar
Menurut Lin, sejumlah kelompok sayap kanan di Jepang berupaya membenarkan percepatan remiliterisasi dengan menggunakan alasan memperkuat pertahanan dan merespons ancaman keamanan.
"Dengan dalih 'memperkuat pertahanan' dan 'merespons secara pasif', mereka terus mengembangkan senjata serang jarak menengah dan jauh, meningkatkan penempatan alutsista, serta mengarahkan kebijakan keamanan Jepang ke arah yang lebih ofensif dan ekspansif," kata Lin.
Ia menambahkan bahwa kecenderungan tersebut berpotensi mengikis pembatasan yang selama ini ditetapkan konstitusi Jepang dan hukum internasional.
"Komunitas internasional perlu tetap sangat waspada dan mencegahnya sejak dini," katanya, menegaskan.
Salah satu fokus utama proposal LDP adalah penyesuaian terhadap "cara perang baru" berdasarkan pelajaran dari perang Rusia-Ukraina.
Proposal tersebut menilai kemampuan penggunaan drone dan kecerdasan buatan (AI) sebagai kebutuhan yang mendesak.
Dokumen itu juga menyoroti taktik perang asimetris, termasuk penggunaan drone berbiaya rendah untuk menghadapi sistem persenjataan yang lebih mahal, serta serangan gabungan yang melibatkan drone dan rudal.
Selain itu, proposal tersebut menekankan pentingnya memperkuat industri pertahanan Jepang dan kemampuan Pasukan Bela Diri Jepang untuk mempertahankan operasi dalam jangka panjang.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi diperkirakan akan menerima proposal tersebut pada akhir Juni.
Baca juga: Menhan Jepang tampik kritik China soal "militerisme baru"
Baca juga: China soroti langkah Jepang bentuk badan intelijen baru
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
