Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah segera merevitalisasi SD Negeri Rutojawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), karena kondisi beberapa bangunan kelas yang dinilai sudah tidak layak.
"Perlu segera revitalisasi atau relokasi sekolah," kata Anggota KPAI Diyah Puspitarini saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
SD Negeri Rutojawa merupakan sekolah mendiang YBR (10), anak yang mengakhiri hidup karena dugaan tekanan ekonomi keluarganya.
Menurut Diyah Puspitarini, di sekolah dasar tersebut ada empat kelas yang mengalami longsor dan ruang perpustakaan tidak layak.
Baca juga: KPAI ungkap temuan PIP anak NTT bunuh diri terkendala teknis bank
"Terdapat empat ruang kelas yang longsor dan sudah tidak layak pakai. Ruang perpustakaan yang saat ini dipakai kelas 6 sangat tidak layak," kata Diyah Puspitarini.
Pasca-tragedi yang menewaskan korban YBR, tim KPAI telah bertolak ke Kabupaten Ngada pada pekan ini.
Dalam pengecekan KPAI ke SDN Rutojawa, diketahui penanganan pemulihan trauma telah dilakukan kepada teman-teman korban dan guru.
"Trauma healing kepada anak-anak dan penguatan kepada guru. Sementara kelas ananda YBR sudah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar," kata Diyah Puspitarini.
Baca juga: Wamendikdasmen pastikan anak SD akhiri hidup di NTT peserta PIP
Sebelumnya, pada Kamis (29/1) YBR (10), seorang siswa kelas 4 SD Negeri di Kabupaten Ngada, NTT, mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan sepucuk surat untuk ibundanya.
Selama ini korban tinggal bersama neneknya yang berusia lanjut, sementara ibunya berinisial MGT (47) tinggal di kampung lain bersama dua saudara korban. Sementara dua saudara tiri korban sudah berusia dewasa dan merantau ke Papua dan Kalimantan.
Ibu korban menafkahi lima anak, termasuk korban. Korban merupakan anak bungsu dari lima bersaudara. Ayah kandungnya pergi merantau saat korban masih di kandungan ibunya, dan hingga kini tak pernah kembali.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
