Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan fokus menangani daerah defisit dan fluktuatif harga pangan menjelang Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 2026.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Ketua Pelaksana Satgas Saber Tingkat Pusat I Gusti Ketut Astawa mengatakan kehadiran satgas secara serentak di berbagai daerah menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional.
"Satgas Saber Pelanggaran Pangan bekerja setiap saat, setiap hari sampai selesai nanti Idul Fitri, kita tengokin terus pasar-pasar, tentu oknum-oknum yang ingin menimbun, ingin menaikkan harga secara brutal, mengambil keuntungan berlebih akan berpikir dua kali, karena Satgas Saber akan menindak tegas," kata Ketut di Jakarta, Rabu.
Pemerintah terus mengintensifkan langkah kolaboratif untuk mengendalikan harga pangan pokok strategis. Upaya itu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pengawasan di pasar, tetapi juga hingga ke tingkat produsen dan distributor.
"Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan dikerahkan untuk menutup ruang praktik penimbunan, spekulasi, dan pengambilan keuntungan berlebih yang dapat memicu anomali harga," ujarnya.
Dia menyebutkan hingga awal Februari 2026, cakupan pengawasan Satgas Saber terus meluas dan menunjukkan progres signifikan.
Pada 7 Februari, tercatat 1.343 titik pemantauan yang tersebar di 38 provinsi dan 507 kabupaten/kota.
Sehari berselang, pada 8 Februari, pengawasan dilakukan di 1.309 titik pada 37 provinsi dan 498 kabupaten/kota.
"Ini terus berkembang, bergerak terus, sehingga harapan kami 38 provinsi dapat terus berjalan. Seluruh 514 kabupaten kota bisa melaporkan pantauan harganya," bebernya.
Dari total 1.309 titik pengawasan tersebut, Satgas Saber telah menjangkau seluruh mata rantai pasok pangan nasional. Rinciannya meliputi 860 titik di tingkat pedagang atau pengecer, 215 titik ritel modern, 131 titik pedagang grosir, 75 titik distributor, 10 titik agen, serta 18 titik produsen.
"Dampak dari pengawasan intensif ini tercermin dalam data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Hingga minggu pertama Februari 2026, BPS mencatat peningkatan jumlah daerah yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada berbagai komoditas pangan strategis," jelasnya.
Penurunan IPH telur ayam ras menjadi yang paling signifikan, dengan 215 kabupaten/kota tercatat mengalami penurunan, meningkat tajam dibandingkan minggu sebelumnya yang berjumlah 152 kabupaten/kota. Penurunan IPH bawang putih juga terjadi di 128 kabupaten/kota.
Untuk komoditas beras, BPS mencatat penurunan IPH di 72 kabupaten/kota, naik dibandingkan pertengahan Januari 2026 yang tercatat di 71 kabupaten/kota. Sementara penurunan IPH minyak goreng tercatat ada di 165 kabupaten/kota.
Sementara itu, pada komoditas daging sapi, jumlah daerah yang mengalami penurunan IPH tercatat sebanyak 23 kabupaten/kota, meningkat dari minggu sebelumnya yang berada di angka 18 kabupaten/kota. Jumlah daerah dengan peningkatan IPH daging sapi juga mulai menurun, dari 50 kabupaten/kota menjadi 42 kabupaten/kota.
Selain pengawasan harga, Satgas Saber juga bergerak cepat menangani wilayah yang mengalami defisit pasokan dan fluktuasi harga ekstrem. Salah satunya di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, di mana harga beras sempat dilaporkan mencapai Rp 1 juta per karung.
Melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Bapanas bersama para pemangku kepentingan menyalurkan pasokan pangan berupa beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 500 kilogram (kg), beras premium 1.500 kg, serta minyak goreng MinyaKita sebanyak 1.200 liter.
Sejumlah pasokan tersebut dilepas ke masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni beras SPHP Rp13.100 per kg, beras premium Rp 15.400 per kg, dan MinyaKita Rp 15.700 per liter. Pengiriman menggunakan moda angkutan darat diperkirakan membutuhkan waktu tempuh dua hingga tiga hari.
Terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan urusan pangan tidak boleh bermasalah bagi masyarakat Indonesia. Upaya secara terus-menerus terhadap penstabilan harga pangan pokok strategis akan dilaksanakan pemerintah secara berkelanjutan.
"Ingat kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Sesuai perintah Bapak Presiden, untuk stabilkan harga. Kita jaga harga pangan sampai Ramadan selesai. Fokus kita sekarang memastikan stabilisasi harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga," kata Amran.
Baca juga: Bapanas pastikan harga-mutu pangan di Jatim aman jelang Ramadhan
Baca juga: Satgas Saber pastikan ketersediaan pangan jelang Imlek-Idul Fitri
Baca juga: Satgas Saber jaga stabilitas harga daging sapi di tingkat RPH
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
