Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digulirkan pemerintah tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi strategi preventif untuk memperkuat pembiayaan BPJS Kesehatan.
Menurut Budi, CKG mampu mencegah beban biaya rumah sakit akibat lonjakan penyakit kronis seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal, yang menjadi fondasi transformasi kesehatan nasional.
"Kita ingin mengurangi beban kesehatan ke depan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus lebih mendorong masyarakat untuk CKG. Jika tekanan darah tinggi, obat harus diminum secara teratur sehingga tidak berujung pada stroke atau serangan jantung," kata Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu.
Budi menjelaskan, dengan deteksi dini masif dan kepatuhan pengobatan yang lebih baik, angka kematian akibat penyakit kronis diharapkan dapat ditekan sejak awal untuk menjaga keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan tetap terjaga.
Budi mengemukakan, pendekatan promotif dan preventif harus diperkuat agar masyarakat tidak jatuh pada kondisi sakit berat yang membutuhkan biaya besar.
Selama ini, pembiayaan BPJS didominasi oleh penyakit katastropik yang sebenarnya bisa dicegah jika deteksi dini berjalan optimal. Oleh karena itu, program CKG tidak boleh berhenti pada tahap pemeriksaan, tetapi juga diarahkan pada penanganan lanjutan yang lebih disiplin.
Baca juga: Menkes kejar perbaikan 3.265 rumah nakes yang terkena bencana Sumatra
"Melalui Program CKG tahun ini, kita akan fokus pada tata laksana, bukan hanya pemeriksaannya. Tujuannya agar masyarakat benar-benar menjadi lebih sehat," ujar dia.
Budi juga menyampaikan, tiga faktor utama pemicu penyakit jantung, ginjal, dan stroke adalah tekanan darah tinggi, gula darah, serta kolesterol yang tidak terkendali. Tanpa intervensi serius, jumlah kasus akan terus meningkat dan membebani sistem jaminan kesehatan.
Menurutnya, data awal menunjukkan tindak lanjut hasil CKG masih sekitar 8 persen. Tahun ini, Kemenkes akan memperkuat mekanisme pengawasan agar pasien benar-benar menjalani pengobatan setelah terdeteksi.
Langkah tersebut, lanjut Budi, bukan sekadar menekan biaya negara, melainkan untuk menyelamatkan kualitas hidup jutaan warga Indonesia.
"Tujuannya agar kenaikan biaya sangat tinggi yang menjadi beban BPJS pada penyakit jantung, stroke, dan ginjal bisa ditekan, sedangkan kualitas hidup masyarakat dapat diperbaiki melalui program promotif dan preventif CKG ini," tuturnya.
Baca juga: Menkes targetkan layanan kesehatan pascabencana Sumatra pulih Maret
Dalam laporan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Desember 2025, beban pembiayaan JKN masih didominasi layanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut yang mencapai 87 persen dari total biaya.
Data Kemenkes menunjukkan, beban JKN meningkat Rp81,8 triliun atau naik 75,5 persen dari 2019 hingga 2025. Kenaikan tertinggi terjadi pada layanan rujukan lanjutan sebesar Rp73,8 triliun.
Baca juga: Mensos: Perpres penghapusan denda peserta BPJS Kelas 3 masih diproses
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
