Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan anggaran yang diterima dari APBN sebesar Rp268 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 93 persen digunakan langsung untuk program peningkatan kualitas gizi nasional tersebut.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan komitmen penuh dalam mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat. Berdasarkan alokasi APBN, BGN mendapatkan kucuran dana sebesar Rp268 triliun bukan Rp335 triliun.
"Berdasarkan Undang-Undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi, kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp335 triliun itu tidak benar. Sebanyak 93 persen dari total alokasi APBN sebesar Rp268 triliun yang dikelola BGN, dialokasikan untuk bantuan pemerintah dalam MBG," ujar Dadan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Baca juga: BGN: MBG libur selama Idul Fitri hemat anggaran hingga Rp5 triliun
Dana Rp335 triliun yang selama ini diketahui publik berasal dari dana stand by Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), sementara yang dikeluarkan dari kebijakan presiden untuk dana cadangan sebesar Rp67 triliun.
Dadan menjelaskan sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, dimana sebanyak 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku, sehingga dapat menguntungkan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan lain-lain.
Sedangkan 20 persen anggaran digunakan untuk operasional seperti listrik, sewa kendaraan, termasuk gaji relawan. Hingga saat ini BGN mencatat sudah ada lebih dari 1,2 juta relawan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dan mendapatkan penghasilan antara Rp2,4 hingga 3,2 juta per bulan.
Baca juga: Menkeu: MBG libur selama Idul Fitri, hemat anggaran
"Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk Program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," tutur Dadan.
BGN juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan relawan yang menjadi bagian penting dalam rantai distribusi MBG, dengan dukungan insentif yang disesuaikan dengan beban kerja di lapangan.
Dengan komposisi anggaran yang fokus pada pemenuhan kebutuhan langsung, BGN menegaskan bahwa Program MBG dirancang tidak hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal melalui penyerapan bahan baku dan tenaga kerja.
BGN juga terus memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Baca juga: Kemenkeu: Serapan anggaran MBG capai Rp44 triliun per 9 Maret 2026
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
