Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Mediodecci Lustarini menyebutkan bahwa beban untuk mengatasi disinformasi di tengah makin canggihnya kecerdasan artifisial (AI) tidak bisa lagi dibebankan kepada masyarakat sebagai pengguna.
Menurutnya, disinformasi ini sudah menjadi tantangan bersama baik bagi pengguna, pemerintah, terkhusus platform digital. Mengingat platform digital tidak hanya menyediakan ruang untuk berbagi konten, tetapi juga menghadirkan algoritma AI yang menciptakan gema (echo chamber) di ruang digital dari konten-konten yang ada, bahkan memonetisasinya.
Baca juga: Kemkomdigi ungkap lima pilar strategis hadapi disinformasi berbasis AI
"Saat kita menghadapi disinformasi, yang perlu kita lihat sudah bukan lagi bagaimana kita membangun literasi digital untuk para pengguna saja. Tapi bagaimana platform digital memenuhi tanggung jawabnya untuk memperlihatkan bagaimana algoritma mereka bekerja," kata Mediodecci dalam diskusi yang diselenggarakan MASTEL bersama BBC bertajuk “Building Healthy Information Environments: Collaborative Responses to Disinformation in the Digital Age" di Jakarta, Kamis.
Maka dari itu, pemerintah saat ini tidak hanya fokus menghadirkan literasi digital dalam memerangi disinformasi maupun meregulasi ruang digital, tetapi juga menekankan kepastian hukum yang menitikberatkan pada tanggung jawab para platform digital.
Melengkapi pandangan serupa, dosen sekaligus peneliti di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Novi Kurnia mengatakan bahwa memang tidak adil jika masyarakat sebagai pengguna layanan digital terus-menerus dibebani untuk cerdas secara digital.
Baca juga: Pemerintah tekankan keseimbangan keamanan nasional dan jurnalisme
Menurutnya, di tengah cepatnya perkembangan AI dalam mengubah cara mengonsumsi informasi, dibutuhkan peran pemerintah yang tepat dalam meregulasi dan juga peran platform digital dalam memoderasi kontennya secara lebih efisien.
"Pemerintah harus meregulasi dengan lebih baik, dan platform digital harus membuat atau memoderasi konten dengan lebih apik lagi. Jadi tidak semua dibebankan kepada pengguna. Inilah masalah yang terjadi saat ini," kata Novi.
Sebagai sosok yang juga aktif dalam kegiatan literasi digital seperti SIBERKREASI, Novi mengatakan dalam meregulasi kasus disinformasi pemerintah dapat mengambil pendekatan yang lebih adaptif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Menkomdigi minta Meta terbuka soal algoritma dan moderasi konten
"Melakukan pergeseran pendekatan dari yang sifatnya menggunakan kacamata birokrasi yang kaku secara hukum, menuju model pendekatan partisipatif yang demokratis dan terdesentralisasi, serta menempatkan nilai-nilai publik sebagai prinsip utamanya," ujar Novi.
Melengkapi dua panelis lainnya, Anggota Dewan Profesi dan Asosiasi Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) Hardijanto Saroso menambahkan, jika ingin penanganan disinformasi lebih optimal maka tidak hanya literasi digital yang dikuatkan, tetapi juga literasi informasi.
Literasi informasi menurutnya penting untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, tidak hanya mampu menggunakan teknologi digital tetapi juga mampu memahami serta menyaring informasi yang disampaikan lewat medium digital tersebut.
"Literasi digital saat ini telah bergeser, telah naik level karena sudah banyak generasi muda kita menggunakan teknologi digital sejak awal kehidupan mereka. Tapi kemudian, bagaimana kita bisa mengedukasi semua orang menggunakannya (dengan benar), itulah yang dimaksud sebagai literasi informasi," kata Hardijanto.
Baca juga: Menkomdigi nilai media arus utama berperan jaga kredibilitas informasi
Baca juga: Menkomdigi soroti peran pers di tengah hadapi AI dan disinformasi
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
