Anggota DPR minta BPJS-TK perkuat perlindungan PMI & pekerja informal

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru'yat mendesak BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) agar ke depannya memperkuat perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pekerja di sektor informal.

Menurut Ru'yat, kontribusi masif yang diberikan oleh pekerja migran Indonesia terhadap ekonomi nasional belum sebanding dengan proteksi yang mereka terima, seperti terkait keikutsertaan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita harus melihat fakta ini dengan serius. Di satu sisi, devisa negara dari pekerja migran ini mencapai Rp253,3 triliun di tahun 2024. Angka ini sangat signifikan bagi kas negara,” kata dia dalam Rapat Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Menko PM minta BPJS TK bantu siapkan pekerja migran terampil

Ru'yat lalu mengingatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak terjebak dalam stigma "asuransi pekerja kantoran". Sebaliknya, menurut dia, BPJS Ketenagakerjaan harus hadir secara nyata bagi para pahlawan devisa tersebut.

Selain isu PMI, dalam kesempatan yang sama, Ru'yat juga memaparkan fakta bahwa 60 persen pasar kerja Indonesia didominasi oleh sektor informal. Berdasarkan pengamatannya, hingga kini masih ada persepsi kuat di masyarakat bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi pekerja formal.

Baca juga: Di DPR, BPJS Ketenagakerjaan laporkan kepesertaan pekerja migran naik

“Ada persepsi kuat di masyarakat bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu hanya untuk pekerja formal. Padahal pekerja informal kita mencapai 60 persen," ucapnya.

Ru'yat lantas menanyakan strategi para calon anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan dalam mengawasi, sehingga mereka bisa mengubah persepsi masyarakat itu dan membuktikan BPJS Ketenagakerjaan hadir bagi seluruh pekerja, tanpa terkecuali.

Selanjutnya Ru'yat berharap BPJS Ketenagakerjaan ke depannya mampu mengelola mandat yang mereka miliki. Beberapa diantaranya adalah manajemen BPJS Ketenagakerjaan yang lebih proaktif sehingga setiap rupiah kontribusi pekerja, baik dari pasar domestik maupun mancanegara, dibalas dengan perlindungan dengan pelayanan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.