Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza menegaskan bahwa diplomasi perdagangan menjadi kunci dalam menentukan kebijakan pembatasan produk impor.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pembahasan Kementerian UMKM dengan Komisi VII DPR RI mengenai rencana pembatasan impor terhadap 10 komoditas, termasuk produk asal China.
“Kita tidak bisa sembarangan menetapkan pembatasan, karena bisa menimbulkan komplain dari luar negeri. Kalau kita tetapkan begitu saja, bisa saja negara lain membalas dengan tarif terhadap produk kita,” ujar Helvi ditemui ANTARA di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Rabu.
Menurutnya, setiap negara berhak melindungi produk dalam negerinya, tetapi langkah tersebut harus diiringi dengan diplomasi perdagangan yang seimbang.
Ia menambahkan bahwa dalam perdagangan internasional diperlukan adanya kesepakatan timbal balik antarnegara, di mana setiap pihak saling menerima produk masing-masing.
Helvi juga menegaskan bahwa Presiden telah menugaskan Kementerian UMKM untuk memperjuangkan produk UMKM agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global.
“Kalau suatu barang sudah bisa kita produksi, kenapa tidak kita lindungi … Prinsipnya, UMKM harus kita kawal, bina, dan tumbuh kembangkan,” ujarnya.
Ia menambahkan kebijakan pembatasan impor tidak bisa ditentukan oleh Kementerian UMKM sendiri, melainkan harus dirumuskan bersama lintas kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis lainnya.
Hal ini dilakukan agar kebijakan tidak menimbulkan reaksi negatif dari mitra dagang.
Helvi juga menegaskan bahwa pembatasan impor tidak hanya berlaku untuk produk asal China, melainkan semua barang impor yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri.
Hingga kini, Helvi menyebut rencana penetapan pembatasan impor terhadap 10 komoditas masih terus dibahas lintas kementerian.
Baca juga: BSN pastikan tidak menetapkan SNI pada pakaian bekas impor
Baca juga: Impor ilegal thrifting rugikan industri, harga murah hampir 20 kali
Baca juga: Mendag: Larangan impor pakaian bekas demi kesehatan dan lindungi UMKM
Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut produk impor asal China sebagai “hantu yang menakutkan” karena dapat mengancam keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (20/1), Maman menegaskan bahwa produk impor murah dari China membuat berbagai program intervensi pemerintah tidak akan efektif.
Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya pembatasan impor terhadap sedikitnya 10 komoditas yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri, dengan keterlibatan signifikan dari pelaku UMKM.
Baca juga: Kemenperin catat ekspor baja RI melonjak sedangkan impor turun
Baca juga: Kemenperin tekankan penerbitan Pertek impor TPT sudah sesuai prinsip
Baca juga: BPS catat neraca dagang RI melonjak, lanjutkan tren surplus 68 bulan
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
