Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendukung penerapan sertifikasi terhadap gudang dan penggilingan padi mitra Bulog untuk menjaga kualitas beras sekaligus memperkuat tata kelola cadangan pangan nasional.
Firman mengatakan kebijakan harga pembelian pemerintah membuat petani kini lebih nyaman menjual gabah kepada Bulog karena adanya ketentuan pembelian dengan skema any quality yang berlaku.
"Sekarang stok (cadangan beras pemerintah di gudang Bulog 5 juta ton lebih) cukup besar, maka kita minta ada sertifikasi terhadap penggilingan padi," kata Firman ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, meningkatnya serapan gabah oleh Bulog dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram (kg) turut mendorong kenaikan stok beras nasional sehingga diperlukan langkah lanjutan untuk memastikan kualitas beras tetap terjaga selama penyimpanan.
Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Firman menjelaskan sertifikasi terhadap mitra Bulog bertujuan memperbaiki kualitas pengelolaan beras sekaligus meningkatkan disiplin penggilingan padi dan pelaku usaha yang bekerja sama dengan Bulog.
"Tujuannya untuk memperbaiki kualitas, dan juga meningkatkan disiplin mitra-mitra Bulog, dan kemudian juga harus ada standar minimal," ujarnya.
Dia menilai penerapan standar minimal menjadi bagian penting dalam sertifikasi agar beras yang diserap Bulog memiliki kualitas yang terjaga dan tidak menimbulkan risiko kerusakan di kemudian hari.
Menurutnya, tanpa standar mutu yang jelas, kerusakan beras berpotensi menjadi beban Bulog sehingga dapat menimbulkan kerugian dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah.
Firman mengungkapkan usulan sertifikasi tersebut telah disampaikan dan telah memperoleh keputusan, dengan harapan pelaksanaannya mampu memperkuat sistem pengawasan kualitas beras secara berkelanjutan.
Ia berharap proses sertifikasi dilakukan oleh lembaga independen seperti Sucofindo atau perguruan tinggi yang memiliki laboratorium agar hasil penilaian objektif serta dipercaya seluruh mitra Bulog.
"Namun (mengenai) sertifikasi ini, harapan kami adalah dilakukan oleh institusi yang independen, bukan anak perusahaan Bulog," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan seluruh penggilingan padi yang menjadi mitra maklon wajib tersertifikasi mulai 2027 guna meningkatkan kualitas cadangan beras pemerintah (CBP).
Menurut Rizal, kebijakan sertifikasi menjadi bagian dari upaya Bulog meningkatkan standar mutu penggilingan padi sekaligus memastikan seluruh mitra mampu menghasilkan beras yang memenuhi persyaratan kualitas nasional.
"Nah, inilah kita lagi mengajak teman-teman penggilingan-penggilingan untuk meningkatkan kualitasnya. Karena di tahun 2027 nanti, kami akan melaksanakan sertifikasi penggilingan-penggilingan padi. Tujuannya tidak lain dan bukan, untuk meningkatkan kualitas," kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (30/7).
Ia menjelaskan hanya penggilingan padi yang lulus sertifikasi berhak sekaligus memenuhi syarat menjadi mitra maklon Bulog, sedangkan penggilingan yang tidak lolos tidak dapat menjalin kerja sama.
Baca juga: Bulog wajibkan mitra penggilingan padi tersertifikasi pada 2027
Baca juga: Perum Bulog catat serapan beras capai angka 3,4 juta ton
Baca juga: Bulog ajak mitra penggilingan padi tingkatkan standar pengolahan
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
