Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Komisi XIII Franciscus Maria Agustinus Sibarani mendorong pemberian tunjangan serta peningkatan sarana dan prasarana bagi para petugas pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan.
Ia menegaskan, penguatan pengawasan keimigrasian menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara serta memastikan kepastian hukum, seraya menyoroti beratnya tantangan pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan.
“Karena itu, kami di Komisi XIII memandang dukungan sarana-prasarana dan tunjangan terhadap petugas di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas,” kata Sibarani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Imigrasi Kalimantan Barat.
Ia menilai, meningkatnya lalu lintas orang belum diimbangi dengan kapasitas pengawasan di lapangan, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik geografis berat.
“Di satu sisi, arus lalu lintas orang semakin meningkat. Namun di sisi lain, kapasitas pengawasan belum sepenuhnya mampu mengimbangi,” ujarnya.
Menurutnya, panjang perbatasan darat Kalimantan Barat dengan Malaysia yang mencapai lebih dari 1.000 km menjadi tantangan tersendiri.
Untuk menjangkau sejumlah titik, petugas harus menempuh perjalanan berjam-jam melalui jalan berbatu, medan berlumpur, kawasan hutan, hingga jalur sungai.
“Ini bukan kondisi yang mudah. Risiko di lapangan sangat tinggi, sementara akses masih terbatas,” tegasnya.
Selain kondisi geografis, ia juga menyoroti keterbatasan infrastruktur dasar di sejumlah titik perbatasan, seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi, yang berdampak langsung terhadap efektivitas pengawasan.
“Tanpa dukungan yang memadai, beban pengawasan di lapangan tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia,” lanjutnya.
Karena itu, Sibarani mendorong penguatan dukungan terhadap petugas Imigrasi, baik dari sisi sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemberian tunjangan kinerja dan perlindungan risiko kerja.
“Petugas di perbatasan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Dukungan negara harus sebanding dengan risiko yang mereka hadapi,” tuturnya.
Baca juga: Anggota DPR tekankan UU Kehutanan pro rakyat dan kelestarian alam
Baca juga: Komisi XII DPR nilai digitalisasi cegah penyelewengan BBM bersubsidi
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
