Surabaya (ANTARA) - Pada suatu sore yang tampak biasa di Tulungagung, Jawa Timur, roda pemerintahan berputar seperti hari-hari sebelumnya. Rapat, disposisi, dan tanda tangan dokumen berjalan rutin. Namun, di balik meja kerja dan lembar-lembar kertas resmi, tersimpan mekanisme tekanan yang tak kasatmata.
Operasi tangkap tangan (OTT) ke-10 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2026 yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo membuka lapisan baru praktik korupsi yang bukan sekadar uang, melainkan kontrol psikologis yang dibungkus legalitas semu.
Kasus ini penting ditelaah bukan hanya karena nilainya berupa permintaan mencapai Rp5 miliar dengan realisasi sekitar Rp2,7 miliar melainkan karena cara kerjanya. Ia menunjukkan bahwa korupsi terus berevolusi, menemukan celah baru ketika mekanisme lama mulai terbaca.
Di titik ini, publik tidak hanya dihadapkan pada pelanggaran hukum, tetapi juga krisis moral dalam tata kelola kekuasaan lokal.
Fenomena ini juga tidak berdiri sendiri. Sepanjang 2026, KPK telah melakukan sedikitnya 10 OTT, dengan sejumlah kepala daerah terseret, mulai dari wali kota hingga bupati di berbagai wilayah.
Polanya berulang, yakni pemerasan, pengaturan proyek, hingga manipulasi jabatan. Namun, Tulungagung menghadirkan satu varian baru yang lebih sistematis dan, dalam banyak hal, lebih mengkhawatirkan.
Jerat kuasa
Yang membedakan kasus ini adalah penggunaan surat pernyataan bermeterai tanpa tanggal sebagai alat kendali. Para pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menandatangani dokumen yang menyatakan kesediaan mundur dari jabatan, bahkan dari status aparatur sipil negara, jika dianggap tidak menjalankan tugas.
Sekilas, ini tampak seperti upaya penegakan disiplin. Namun, dalam praktiknya, dokumen tersebut menjadi alat tekanan.
Surat tanpa tanggal itu ibarat bom waktu. Kapan pun bisa “diaktifkan” dengan menambahkan tanggal sesuai kebutuhan. Para pejabat tidak memegang salinannya, tidak memiliki ruang untuk membela diri, dan bahkan tidak diizinkan mendokumentasikan proses penandatanganan. Dalam situasi seperti ini, relasi kerja berubah menjadi relasi kuasa yang timpang.
Di sinilah letak inti persoalan. Korupsi tidak lagi sekadar transaksi uang, tetapi transformasi kekuasaan menjadi instrumen pemerasan yang rapi. Kepala OPD diposisikan seolah memiliki “utang” kepada pimpinan, yang kemudian ditagih secara berkala.
Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka terpaksa mencari dana tambahan dengan cara meminjam, menggeser anggaran, atau berpotensi mengambil dari proyek untuk memenuhi permintaan tersebut.
Dampaknya menjalar luas. Ketika anggaran publik tergerus untuk memenuhi “jatah”, kualitas layanan publik menurun. Infrastruktur bisa dibangun dengan standar lebih rendah, program sosial terpangkas, dan kepercayaan publik tergerus. Pada akhirnya, masyarakatlah yang menanggung akibat dari praktik yang berlangsung di ruang tertutup itu.
Jika dibandingkan dengan OTT lain sepanjang 2026, pola dasar sebenarnya serupa, yakni pemanfaatan jabatan untuk keuntungan pribadi. Di Madiun, modusnya melalui proyek dan dana CSR. Di Pati, melalui pengisian jabatan. Di Cilacap dan Rejang Lebong, melalui proyek dan gratifikasi. Namun, Tulungagung menambahkan dimensi baru, yakni legalisasi tekanan melalui dokumen formal.
Ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berupaya membangun “perlindungan” bagi diri sendiri.
Dengan adanya surat tanggung jawab mutlak, misalnya, potensi pelimpahan kesalahan kepada bawahan menjadi lebih besar jika suatu saat terjadi audit. Artinya, sistem ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak prinsip akuntabilitas.
Baca juga: KPK bongkar modus baru pemerasan Bupati Tulungagung pakai surat bermeterai
Krisis kepemimpinan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
