Ambon (ANTARA) - Akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Prof Fransina Sarah Latumahina menyarankan pemerintah daerah di Maluku mengoptimalkan peran komunitas adat dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan, khususnya di pulau-pulau kecil yang memiliki kerentanan bencana ekologis tinggi.
“Komunitas adat di Maluku memiliki pengetahuan ekologis tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun, seperti praktik sasi dan zonasi adat, yang terbukti efektif menjaga keseimbangan hutan. Pemerintah perlu menjadikan mereka sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek kebijakan,” kata Guru Besar Bidang Kehutanan Unpatti Ambon itu di Ambon, Senin.
Ia mengatakan keterlibatan aktif masyarakat adat merupakan kunci penting dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem hutan di Maluku, mengingat kuatnya ikatan sosial dan budaya masyarakat lokal dengan alam sekitarnya.
Hutan di wilayah kepulauan, katanya, tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya alam, tetapi juga penyangga kehidupan masyarakat pesisir, mulai dari perlindungan terhadap abrasi, penyediaan air bersih, hingga menopang sektor perikanan dan ekonomi lokal.
Baca juga: Kemendikbudristek latih kemandirian komunitas adat Osing lewat ilalang
Menurut dia, tantangan pengelolaan hutan di Maluku semakin kompleks akibat tekanan perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta keterbatasan pengawasan di wilayah yang terdiri atas banyak pulau.
Kondisi ini, kata dia, menuntut pendekatan pengelolaan hutan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas.
“Pengelolaan hutan tidak cukup hanya mengandalkan monitoring konvensional. Diperlukan pendekatan diagnosa kesehatan ekosistem hutan yang melibatkan masyarakat adat sebagai penjaga terdepan, sehingga potensi kerusakan dapat dideteksi sejak dini,” ujarnya.
Dirinya mengatakan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas adat juga perlu diperkuat melalui kebijakan berbasis sains dan kearifan lokal, termasuk penguatan regulasi, pendidikan lingkungan, serta pengembangan ekonomi hijau yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar hutan.
Ia berharap, pemerintah daerah di Maluku dapat lebih serius mengarusutamakan peran komunitas adat dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan hutan demi mewujudkan hutan yang sehat dan lestari bagi generasi mendatang.
“Menjaga hutan berarti menjaga masa depan Maluku. Itu hanya bisa tercapai jika semua pihak bergerak bersama dengan semangat kolaborasi,” katanya.
Baca juga: Gorontalo Utara terima program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
Baca juga: Koalisi anak adat peduli lingkungan serukan perlindungan hutan Papua
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
