Jakarta (ANTARA) - Pencapaian swasembada pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan dan pupuk, tetapi juga pada kestabilan iklim yang kian sulit diprediksi.
Ketidakpastian cuaca, yang kini makin sering memicu kekeringan sekaligus banjir dalam satu waktu di daerah sentra produksi, menuntut kebijakan pangan yang berbasis pada data ilmiah yang akurat.
Untuk itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di bawah kepemimpinan
Teuku Faisal, dituntut memastikan setiap kebijakan pertanian nasional bisa berpijak pada data meteorologi yang terukur dan terintegrasi dengan sistem peringatan dini bencana, bukan lagi semata-mata penyedia informasi cuaca.
Prof. Ir. Teuku Faisal menjadi Kepala BMKG melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 163/TPA - 2025 dan resmi dilantik oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, 3 November lalu di Jakarta. Ia menggantikan Prof. Dwikorita Karnawati yang memasuki masa pensiun setelah memimpin lembaga itu selama lebih dari sewindu ini.
Pergantian kepemimpinan menandai arah baru BMKG, sebagai lembaga yang selama ini menjadi tulang punggung sistem informasi cuaca dan iklim nasional. Selanjutnya, langkah penguatan menjadi semakin strategis karena data meteorologi, klimatologi dan geofisika kini berperan besar dalam menopang aktivitas sosial-ekonomi nasional.
Informasi curah hujan, kelembapan udara, dan suhu permukaan tanah, misalnya, digunakan oleh Kementerian Pertanian dalam program Climate Smart Agriculture (CSA) untuk menentukan kalender tanam nasional. Melalui penerapan sistem ini, pada tahun 2024 petani di 13 provinsi sentra pangan berhasil menekan potensi gagal panen hingga 20 persen selama periode El Nino.
Tidak berhenti di sektor pertanian, BMKG juga memperluas perannya dalam mitigasi kebencanaan. Lembaga ini memperkuat sistem peringatan dini multi-bahaya melalui kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sistem tersebut kini aktif di 191 kabupaten/kota, terutama di wilayah rawan banjir dan longsor seperti Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Barat.
Integrasi data hidrometeorologi itu dinilai mampu meningkatkan kecepatan respons pemerintah terhadap potensi bencana, dari rata-rata tiga jam menjadi hanya 45 menit. Hal ini merupakan sebuah kemajuan signifikan dalam kesiapsiagaan nasional.
Baca juga: Teuku Faisal Fathani gantikan Dwikorita Karnawati sebagai Kepala BMKG
Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
