Washington (ANTARA) - Hampir 60 persen warga Amerika Serikat tidak menyetujui kebijakan ekonomi Presiden Donald Trump, menurut survei Forbes/HarrisX yang dirilis Rabu.
Survei menunjukkan 58 persen responden tidak puas dengan kebijakan ekonomi Trump, sementara hanya 37 persen yang menyetujuinya.
Sebanyak 56 persen menolak kebijakan tarif dan perdagangan, sedangkan 37 persen mendukung.
Secara keseluruhan, tingkat persetujuan Trump berada di angka 41 persen, dengan 55 persen menyatakan tidak setuju. Survei itu juga mendapati hanya 37 persen responden mendukung operasi militer terhadap Iran.
Survei dilakukan terhadap 2.512 orang dewasa di AS dengan margin kesalahan sekitar 1,95 persen.
Sebelumnya, Axios melaporkan bahwa Gedung Putih memperkirakan Washington dan Teheran dapat segera menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik. Namun, Trump menegaskan masih “terlalu dini” untuk berbicara mengenai negosiasi langsung dengan Iran.
Sebelumnya pada 1 Mei, jajak pendapat Washington Post-ABC News-Ipsos menunjukkan lebih dari 60 persen warga AS menilai operasi militer terhadap Iran adalah sebuah kesalahan. Konflik memanas sejak 28 Februari ketika AS dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran yang menimbulkan kerusakan dan korban sipil.
Sementara pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata dua pekan. Namun, pembicaraan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, sehingga Trump memperpanjang penghentian serangan untuk memberi waktu Iran menyusun “proposal bersama.”
Eskalasi konflik juga hampir menghentikan lalu lintas di Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari Teluk Persia ke pasar global, yang memicu kenaikan harga bahan bakar di banyak negara.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
Baca juga: Trump: Perang AS-Israel dapat berakhir jika Iran setuju
Baca juga: Survei: hampir 70 persen warga AS khawatir konflik dengan Iran
Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.


















































